Ditulis : Hendrianto

PRESIDEN Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran negara demi kesejahteraan rakyat. Tujuannya mulia: menghemat uang negara agar bisa dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Namun, di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), kebijakan efisiensi ini justru berbuah ironi. Alih-alih menyejahterakan, efisiensi malah mencekik perekonomian rakyat, terutama para pekerja kebersihan.

Bayangkan, di tengah himpitan biaya hidup yang terus melonjak, para pahlawan kebersihan Kuansing ini hanya diganjar upah Rp1.050.000 per bulan. Angka ini jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang seharusnya menjadi standar kelayakan hidup.

Di era ekonomi modern ini, dengan upah segitu, apa yang bisa mereka dapatkan? Jangankan untuk memenuhi kebutuhan dasar, untuk sekadar makan pun sulit.

Efisiensi yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan, di Kuansing justru menjadi malapetaka. Para pekerja kebersihan, yang berjasa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, kini harus berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup.

Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota, namun justru menjadi korban dari kebijakan yang salah sasaran.

Lantas, bagaimana solusi agar para pekerja kebersihan ini tidak menjadi korban "ombak efisiensi"?

Evaluasi Ulang Kebijakan Efisiensi: Pemerintah Kabupaten Kuansing perlu mengevaluasi ulang kebijakan efisiensi yang diterapkan. Jangan sampai efisiensi hanya berfokus pada pemangkasan anggaran, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.

Upah pekerja kebersihan mestinya harus disesuaikan dengan UMK yang berlaku. Ini adalah langkah untuk memastikan mereka mendapatkan upah yang layak.

Efisiensi yang sejati adalah efisiensi yang berpihak pada rakyat kecil. Bukan efisiensi yang hanya mengejar angka-angka di atas kertas, tapi mengabaikan nasib para pekerja yang berkontribusi besar bagi daerah.

Mari kita kembalikan makna efisiensi yang sesungguhnya, yaitu efisiensi untuk kesejahteraan rakyat. (***)