RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan peran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai penunjang pembangunan wilayah melalui pengaturan yang lebih terarah. Salah satunya dengan menyusun sistem pengelolaan dana CSR yang lebih terstruktur dan transparan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rachmat, menyambut baik langkah ini. Ia menegaskan bahwa tujuan utama penguatan regulasi CSR adalah memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Intinya, regulasi harus mendukung kebutuhan rakyat. Dana CSR harus bermanfaat luas, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok," katanya saat diwawancarai pada Senin (17/3/2025).

Menurut Bobby, rapat yang digelar pagi ini di Dinas Sosial menegaskan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pembinaan teknis dan fungsional terkait CSR. "SK Gubernur sudah menetapkan bahwa forum CSR dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Kami ingin pastikan apakah CSR ini sifatnya wajib atau sukarela, sehingga bisa benar-benar mendukung kemajuan Riau," terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa pembangunan di Riau tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "CSR bisa menjadi sumber pendanaan tambahan yang mempercepat pembangunan, sesuai dengan visi Gubernur untuk mengoptimalkan forum CSR," paparnya.

Bobby berharap forum CSR dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. "Kami ingin hindari persaingan tidak sehat dalam pengelolaan dana CSR melalui koordinasi yang solid," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan CSR. "Pembangunan harus tetap jalan, meski dana APBD dan APBN terbatas. CSR adalah solusi yang potensial," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bobby menegaskan perlunya aturan yang tegas dalam penyaluran CSR. "Pengaturan yang jelas akan memastikan dana ini tepat guna dan sampai ke tangan yang berhak," tambahnya.

Dengan penguatan regulasi dan kerja sama yang baik, Pemerintah Riau optimistis CSR dapat menjadi pilar pendanaan tambahan yang signifikan, demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. (*)