RIAUIN.COM - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto, membeberkan penyebab defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor utama.  

SF Hariyanto menjelaskan bahwa defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terjadi akibat ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran. "Penerimaan yang kita harapkan tidak tercapai sesuai target.

Salah satunya, pendapatan dari Participating Interest (PI) Blok Rokan yang direncanakan Rp1,6 triliun pada 2023, tapi di 2024 hanya terealisasi sekitar Rp200 miliar. Ketika pendapatan menurun, otomatis belanja ikut terdampak," ujarnya saat diwawancarai pada Senin (17/3/2025).  

Wagubri melanjutkan, penurunan pendapatan dari PI ini disebabkan oleh upaya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sedang fokus meningkatkan produksi minyak dan gas hingga 1 juta barel per hari. "Untuk mencapai target itu, biaya operasional melonjak tinggi. Akibatnya, deviden yang seharusnya menjadi pemasukan daerah dialihkan untuk mendukung percepatan produksi," jelasnya.  

Selain itu, defisit juga dipengaruhi oleh belum optimalnya dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). "Banyak DBH dari pusat yang belum dikirim ke kami. Padahal, kalau dana itu masuk, defisit bisa tertutupi dan tidak jadi masalah besar. Sayangnya, realisasinya belum sesuai harapan," ungkap SF Hariyanto.  

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang hanya mencapai 80 persen dari target pada 2024. "Capaian ini sudah dicapai dengan usaha keras, tapi tetap saja tidak sesuai rencana," tambahnya.  

Meski demikian, Wagubri optimistis masalah ini dapat diatasi. "Kami tidak ingin ini jadi kekhawatiran berlebihan. Bersama Pak Gubernur, kami akan mencari jalan keluar. Saya yakin solusi akan ditemukan," tegasnya.  

Untuk mengatasi defisit, Pemprov Riau berencana merumuskan langkah strategis. "Kami akan melakukan efisiensi anggaran, mengevaluasi kegiatan yang dianggap boros, dan mengalihkan dana ke program prioritas yang langsung bermanfaat bagi masyarakat," tutup SF Hariyanto. (*)