RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberlakukan kebijakan penghematan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Langkah ini diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah menyusun strategi penghematan untuk APBD 2025. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memangkas pengeluaran, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien di tengah keterbatasan fiskal.

"Untuk penghematan, kami mengacu pada instruksi presiden dan pedoman dari Kementerian Keuangan. Salah satu contohnya, anggaran perjalanan dinas dipangkas 50 persen. Kami juga telah membahas bersama gubernur terkait besaran penghematan lainnya, seperti biaya makan-minum, sewa gedung, FGD, dan ATK. Semua sudah ditetapkan angkanya dan disampaikan ke OPD untuk dipatuhi," ungkap Taufiq.

Melalui surat edaran yang dikeluarkan, Pemprov Riau mewajibkan OPD menyesuaikan belanja mereka. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan 50 persen untuk perjalanan dinas, pemotongan 80 persen untuk seminar dan Focus Group Discussion (FGD), serta pengurangan 75 persen untuk biaya sewa gedung.

Taufiq menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. "Kami tidak hanya memotong anggaran begitu saja, tetapi ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata untuk warga," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa penghematan ini tidak boleh mengganggu operasional pemerintahan. Justru, kebijakan ini diharapkan memicu inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas dengan sumber daya yang lebih terbatas.

"Targetnya adalah menciptakan tata kelola yang lebih hemat, transparan, dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar soal angka, tapi juga transformasi cara kami mengelola keuangan daerah," jelas Taufiq.

Pemprov Riau optimistis langkah ini akan memperkuat birokrasi dan menjaga stabilitas fiskal daerah, sehingga pelayanan publik tetap optimal meski dihadapkan pada tantangan keuangan.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid telah meminta seluruh OPD untuk lebih hemat dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan guna mengatasi kebutuhan pembayaran tunda bayar, tunda salur, serta utang daerah yang masih membayangi.

"Kami sudah evaluasi, bahkan jika anggaran OPD dikurangi hingga nol untuk kegiatan tahun ini, itu belum cukup menutupi tunda bayar, tunda salur, dan utang. Tantangan ini berat, dan Pak Taufiq bersama tim harus bekerja keras mencari solusi terbaik," ujar Gubernur Abdul Wahid. (*)