RIAUIN.COM - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri menegaskan, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukanlah solusi tepat untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.

"Bukan TPP pegawai yang seharusnya dipotong, tapi fungsikan aset yang ada. Bapenda dan BPKAD harus bergerak. Jika ada aset yang bisa disewakan, sewakan. Kalau ada aset yang tidak berfungsi, bisa dijual, termasuk kendaraan dinas atau mobil yang tidak terpakai," ujar Edi Basri, Kamis (13/3/2025).

Ia menilai, pengurangan TPP tidak akan memberikan dampak signifikan dalam menutupi defisit anggaran yang mencapai Rp2 triliun lebih.

Edi berharap, Pemprov Riau dapat mempertimbangkan opsi lain dalam mengatasi defisit, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawai.

"Jangan berburu di kebun binatang, tapi berburu di hutan belantara. Banyak potensi lain yang bisa dimanfaatkan," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid mengumumkan rencana pemotongan TPP sebagai bagian dari langkah efisiensi keuangan. Keputusan ini diambil karena kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau secara riil hanya mencapai Rp8 triliun, sementara belanja pegawai sudah menyentuh Rp4 triliun.

"Kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan? TPP itu bukan gaji pokok, tapi tambahan beban kerja. Sementara, belanja pegawai kita sudah melampaui batas yang seharusnya hanya 30 persen dari APBD, namun saat ini mencapai 38 persen. Jika ditambah PPPK, bisa lebih dari 40 persen," kata Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, Rabu (12/3/2025).

Selain pemotongan TPP, Pemprov Riau juga akan memangkas sejumlah anggaran lain, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).(ckp).