RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengadakan rapat bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau pada Kamis, 6 Maret 2025.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau menyimak berbagai kendala yang dihadapi perusahaan migas, seperti persoalan lahan dan infrastruktur jalan yang kurang memadai, yang dapat menghambat proses pengeboran. Ia menilai permasalahan ini perlu segera dicarikan jalan keluar agar aktivitas operasional migas berjalan optimal.

"Harus ada langkah bersama untuk menyelesaikan ini. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sangat vital bagi Riau. Jika ada hambatan, pendapatan daerah juga akan terdampak," kata Gubernur.

Sebagai langkah konkret, rapat menyepakati pembentukan tim khusus atau satgas untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut secara cepat dan terkoordinasi. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memperlancar kegiatan industri migas di wilayah Riau.

Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menangani kendala ini. Ia berharap sinergi antara pemda, perusahaan migas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan solusi terbaik.

"Kami ingin semua pihak bekerja sama mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah siap membantu menyelesaikan setiap hambatan yang ada," tuturnya.

Kepala SKK Migas Sumbagut, Wicaksono, menyambut baik hasil pertemuan ini. Ia menekankan agar keputusan yang telah dibuat dapat segera dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasi migas.

"Kami sangat menghargai dukungan Pemprov Riau. Semoga langkah yang disepakati hari ini bisa secepatnya diwujudkan demi kemajuan industri migas di Riau," katanya.

Dengan adanya satgas ini, diharapkan berbagai kendala operasional dapat teratasi, sehingga sektor migas terus memberikan manfaat besar bagi perekonomian Riau dan nasional. (*)