RIAUIN.COM - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengadakan rapat bersama Kepala Pelaksana BPBD Damkar Riau, Edy Afrizal, dan Kepala Dinas Sosial Riau, Zulfadli, guna membahas strategi penanggulangan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Rapat tersebut digelar di ruang kerja Kantor Gubernur Riau pada Kamis (6/3/2025).

Dalam rapat itu, Gubri memerintahkan BPBD Riau untuk segera mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak banjir serta mengevaluasi kemampuan Pemprov Riau dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Gunakan seluruh sumber daya yang ada, tentukan daerah mana saja yang paling urgent untuk dibantu," kata Abdul Wahid.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto mengusulkan pembentukan posko terpadu sebagai pusat koordinasi. Posko ini akan menjadi tempat mengelola informasi, menerima bantuan, serta menampung donasi dari berbagai pihak.

" Kita perlu satu posko terpusat untuk memudahkan koordinasi, termasuk mengumpulkan bantuan dan donasi," ujar Wagubri.

Hariyanto juga menambahkan bahwa perusahaan yang ingin menyalurkan bantuan melalui Pemprov Riau diperbolehkan, asalkan prosesnya transparan. Ia menegaskan pentingnya pengawasan dari inspektorat untuk memastikan administrasi berjalan dengan baik.

"Keadaan saat ini mendesak, jadi semua harus jelas secara administrasi dan didampingi inspektorat agar tidak ada kesalahan," tegasnya.

Kepala BPBD Damkar Riau, Edy Afrizal, melaporkan bahwa banjir telah melanda empat kabupaten/kota di Riau, yaitu Rokan Hulu (Rohul), Kampar, Indragiri Hulu (Inhu), dan Kota Pekanbaru.

"Berdasarkan data terbaru, ada empat wilayah yang terkena banjir," ungkapnya.

Total masyarakat terdampak mencapai 3.500 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 13.813 jiwa. Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni 2.148 KK atau 7.473 jiwa. Disusul Rokan Hulu dengan 610 KK (2.373 jiwa), Indragiri Hulu 335 KK (1.340 jiwa), dan Pekanbaru 407 KK (1.628 jiwa).

Edy juga mencatat bahwa banjir merendam 2.672 rumah, enam fasilitas pendidikan, 16 fasilitas umum, serta lahan sawah dan kebun seluas 8.330 hektare.

Saat ini, Pemprov Riau melalui BPBD Damkar, Dinas Sosial, Baznas, dan Dinas Kesehatan telah mendistribusikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, serta peralatan tidur kepada warga terdampak. (*)