RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan langkah untuk mengelola sektor perkebunan kelapa sawit. Rencana ini masih dalam tahap pengkajian mendalam. Ada kemungkinan akan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau memanfaatkan unit bisnis yang sudah ada untuk mewujudkan gagasan tersebut.

Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat mengunjungi kantor Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu (5/3/25). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.

“Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Perkebunan, Syahrial Abdi, untuk menyusun rencana detailnya. Kita akan bentuk BUMD khusus perkebunan. Semoga dalam waktu dekat, kajian soal luas lahan dan potensinya sudah rampung,” ujar Wahid.

Ide pengelolaan perkebunan ini berfokus pada pemanfaatan lahan bermasalah hukum yang telah dimenangkan pemerintah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Lahan tersebut diharapkan bisa dikelola secara produktif oleh Pemprov Riau.

“Tadi Wagubri melaporkan ada beberapa lahan yang sudah inkrah. Kita akan ambil alih dan kelola melalui badan usaha milik daerah,” jelas Wahid.

Meski begitu, Wahid belum merinci berapa luas lahan sawit yang akan dikelola atau potensi pendapatan yang bisa diraup. Ia optimistis langkah ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah ke depannya.

“Kita sedang usahakan. Makanya, saya minta formulasinya disiapkan dulu oleh Kepala Dinas,” tambahnya.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan gubernur. Ia akan mengkaji potensi lahan sawit yang bisa dimanfaatkan sekaligus menyusun langkah konkretnya.

Di sisi lain, salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak usaha bernama SPR Trada yang saat ini menjajal bisnis peternakan sapi perah. Terkait kemungkinan SPR Trada mengelola perkebunan sawit, Syahrial belum bisa memastikannya.

"Itu tergantung apakah sesuai dengan fokus bisnisnya. Bisa jadi kita bentuk BUMD baru. Hasil kajian nanti akan kita laporkan ke gubernur,” tutur Syahrial. (Nab)