RIAUIN.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto, mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau di Pekanbaru. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Lantai 8 pada Selasa (4/3/2025) untuk membahas kesiapan infrastruktur menyambut mudik Lebaran.

Abdul Wahid menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan infrastruktur jalan dan jembatan siap mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Ia menekankan pentingnya perbaikan cepat terhadap kerusakan akibat bencana alam, seperti banjir dan longsor, agar tidak mengganggu mobilitas warga.

"Kami datang ke sini untuk memastikan tidak ada jalan terputus karena cuaca ekstrem. Jika ada kerusakan, PUPR harus segera bertindak supaya lalu lintas barang dan orang tetap berjalan tanpa hambatan," ungkapnya.

Gubernur Wahid juga menegaskan bahwa infrastruktur yang baik menjadi kunci mendukung perekonomian daerah. Ia meminta Dinas PUPR bekerja secara maksimal, bahkan hingga 24 jam, untuk menjamin kenyamanan masyarakat menjelang Lebaran.

"Terutama menjelang Lebaran, akses jalan harus lancar. Saya minta PUPR all out agar masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan nyaman," tambahnya.

Selain fokus pada perbaikan darurat, Wahid turut menyoroti perlunya strategi jangka panjang. Ia menginginkan adanya perencanaan matang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung akses ke objek wisata, seperti kawasan Bono, serta menyelesaikan proyek jembatan yang tertunda.

"Kita harus punya rencana besar untuk konektivitas daerah dan pariwisata. Jalan ke Bono harus selesai, begitu juga jembatan yang sempat mangkrak," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut beberapa lokasi prioritas perbaikan, seperti ruas jalan di Ujung Batu, Sinaboi, Inhu-Kuansing, dan Inhil-Rengat. Menurutnya, titik-titik ini perlu penanganan segera agar mudik Lebaran berjalan mulus.

"Perbaikan jalan di Ujung Batu, Sinaboi, Inhu-Kuansing, serta Inhil-Rengat harus diprioritaskan. Jembatan yang kontraknya putus tahun lalu juga wajib diselesaikan agar tidak menyulitkan warga," tandasnya. (Nab)