RIAUIN.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Riau melaporkan bahwa tingkat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) di provinsi ini pada Februari 2025 hanya mencapai 0,02 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 106,42.

Kota Tembilahan mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 1,46 persen dengan IHK 105,52, sementara Kabupaten Kampar justru mengalami deflasi terdalam, yakni 1,09 persen dengan IHK 107,38.

Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengungkapkan bahwa kenaikan harga tahunan ini didorong oleh sembilan kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan mencapai 9,45 persen, diikuti penyediaan makanan dan minuman/restoran yang naik 3,38 persen, pendidikan meningkat 1,67 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang bertambah 1,56 persen.

"Kenaikan harga pada Februari 2025 terutama dipengaruhi oleh sektor perawatan pribadi, makanan dan minuman, serta transportasi. Namun, ada pula kelompok yang mengalami penurunan harga, seperti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang deflasi hingga 13 persen," kata Asep Riyadi pada Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi signifikan sebesar 13,00 persen, diikuti pakaian dan alas kaki yang turun 0,82 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang sedikit deflasi sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan perhitungan bulanan (month to month/m-to-m), Riau mencatat deflasi sebesar 0,50 persen pada Februari 2025. Sementara itu, secara year to date (y-to-d), deflasi tercatat sebesar 0,52 persen.

"Sekalipun inflasi tahunan masih ada, namun dari sisi bulanan dan awal tahun, Riau menunjukkan deflasi. Ini mengindikasikan adanya pelemahan tekanan harga di beberapa sektor penting," jelas Asep.

BPS Riau terus memantau pergerakan harga di berbagai kabupaten dan kota, terutama pada sektor-sektor yang mengalami fluktuasi besar, baik kenaikan maupun penurunan.

"Stabilitas harga perlu terus dijaga oleh pemerintah daerah, terutama pada sektor penyumbang inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi saat ini," tutupnya. (Nab)