RIAUIN.COM - Pimpinan DPRD Riau meminta komisi-komisi terkait untuk memanggil mitra kerja guna meneliti lebih lanjut soal penundaan pembayaran yang memengaruhi APBD 2025.  

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaporkan total penundaan pembayaran mencapai Rp 915 miliar. Ia menekankan perlunya pembahasan mendalam untuk memetakan rincian jumlah dan penyebabnya.  

"Menurut laporan TAPD, ada penundaan pembayaran sebesar Rp 915 miliar. Oleh karena itu, pimpinan DPRD meminta setiap komisi menggali lebih jauh soal angka penundaan dari tahun sebelumnya," ujar Parisman pada Kamis (27/2/2025).  

Politikus dari Partai Golkar ini menambahkan, berdasarkan keterangan TAPD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau terdampak penundaan pembayaran pada 2024, yang kini berdampak pada APBD 2025. 

"Informasi yang ada menyebutkan defisit anggaran mencapai Rp 2,21 triliun, dan TAPD membenarkannya. Dari jumlah itu, Rp 915 miliar merupakan bagian dari penundaan pembayaran," jelasnya.  

Ia juga menyebut bahwa penundaan terbesar terjadi di Dinas PUPR sebesar Rp 382 miliar dan Dinas Pendidikan Rp 136 miliar. "Kami akan menelusuri lebih lanjut penundaan di OPD lainnya," tutupnya. (*)