RIAUIN.COM - Tiga kabupaten di Provinsi Riau berhasil meraih posisi dalam 10 besar nasional untuk capaian intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting (PPS) tahun 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Lovely Daisy, saat acara publikasi data intervensi spesifik dan sensitif di sektor kesehatan untuk mendukung PPS tahun 2024 yang digelar secara daring pada Senin (24/2/2025).

Ada 11 indikator utama yang menjadi tolok ukur Kementerian Kesehatan, meliputi skrining anemia, pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi TTD bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga pemberian ASI eksklusif.

Indikator lainnya mencakup pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani untuk anak di bawah dua tahun, penanganan balita dengan gangguan gizi, perluasan imunisasi, serta edukasi untuk remaja, ibu hamil, dan keluarga, termasuk kampanye stop buang air besar sembarangan (BABS).

“Untuk mempercepat penurunan stunting, kita harus prioritaskan pencegahan. Jika tidak, angka balita stunting akan terus bertambah setiap tahun,” ujar Lovely Daisy.

Tiga kabupaten di Riau yang masuk dalam 10 besar nasional adalah Kabupaten Kampar, yang menduduki peringkat ketiga dan keempat untuk skrining anemia pada remaja putri kelas 7 dan 10, serta peringkat keempat untuk konsumsi TTD remaja putri dengan capaian 100 persen. Lalu, Kabupaten Pelalawan berada di posisi keempat untuk ASI eksklusif dengan angka 97,1 persen. Sementara Kabupaten Rokan Hulu menempati peringkat keenam untuk penanganan balita kekurangan berat badan dengan pemberian asupan gizi tambahan mencapai 100 persen.

“Kabupaten yang sudah memenuhi target diminta untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Sedangkan yang masih di bawah target, perlu fokus memperbaiki indikator yang belum tercapai,” tambah Lovely.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau, Fariza, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, menyatakan bahwa capaian ini adalah bukti kerja keras pemerintah daerah dalam menangani stunting di wilayah tersebut.

Meski demikian, Fariza mengakui masih ada sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan. Ia optimistis dengan terus mengawal dan mengevaluasi program PPS di setiap kabupaten dan kota, target yang belum tercapai dapat segera terwujud.

“Kami akan intensifkan pembinaan dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Harapannya, data dari lapangan dapat mendukung pencapaian indikator PPS secara akurat dan tepat waktu,” tutup Fariza. (Nab)