RIAUIN.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menjamin kelancaran distribusi LPG 3 Kg di Riau, memastikan pangkalan-pangkalan resmi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pembelian LPG 3 Kg di Pangkalan resmi Pertamina menjamin harga sesuai dengan HET, serta mendukung distribusi yang tepat sasaran.

“Pembelian LPG 3 Kg di Pangkalan resmi Pertamina akan menjamin harga yang sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, Senin (3/2/2025).

Susanto menambahkan, pembelian LPG 3 Kg di Pangkalan resmi Pertamina memberikan kepastian kualitas dan takaran yang terjamin, selain harga yang sesuai HET. Hingga kini, Pertamina Patra Niaga masih membuka pendaftaran bagi pengguna LPG 3 Kg, yang mencakup rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

"Konsumen dapat memastikan apakah sudah terdaftar dengan mengunjungi Pangkalan resmi Pertamina terdekat, membawa KTP atau Kartu Keluarga untuk kriteria rumah tangga. KTP juga diperlukan saat membeli LPG 3 Kg di Pangkalan, agar verifikasi dan pencatatan transaksi dapat dilakukan pada sistem Subsidi Tepat LPG Pertamina," tambah Satria.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, pembelian LPG 3 Kg hanya dapat dilakukan di Pangkalan Resmi Pertamina. Pertamina Patra Niaga menyiapkan akses link untuk memudahkan masyarakat menemukan pangkalan terdekat melalui tautan

https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui Pertamina Call Center 135. Pengecer juga dapat menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait implementasi program ini. Masyarakat yang menemukan pangkalan resmi Pertamina melakukan kecurangan, seperti harga yang melebihi HET atau takaran yang tidak sesuai, dapat melaporkan ke nomor 135. Pelanggaran yang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. (Nab)