RIAUIN.COM - Ada dugaan bahwa empat wilayah di Riau menjadi titik utama pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal menuju Malaysia.

Penelusuran yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mengungkapkan beberapa daerah yang sering dijadikan jalur keberangkatan ilegal.

"Kami telah melakukan penyelidikan di beberapa lokasi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hasilnya, daerah-daerah yang sering digunakan untuk pengiriman PMI ilegal antara lain Medang Kampai (Kota Dumai), Rupat (Bengkalis), pesisir Indragiri Hilir, dan Bagan Siapiapi (Rokan Hilir)," kata Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu, pada Sabtu (1/2/2025).

Untuk mengurangi praktik pengiriman PMI ilegal, BP3MI Riau telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, imigrasi, serta pemerintah daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk memperketat pengawasan dan mencegah perdagangan manusia yang semakin meresahkan.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat sangat diperlukan untuk memerangi sindikat yang mengedarkan pekerja migran ilegal. Ini adalah masalah bersama yang harus ditangani oleh seluruh pihak terkait," ujar Fanny.

Fanny juga menyoroti meningkatnya deportasi PMI ilegal dari Malaysia. Menurutnya, hal ini menunjukkan banyak warga Indonesia yang nekat bekerja ke luar negeri tanpa mematuhi prosedur yang sah.

"Banyak pekerja migran yang dideportasi karena berangkat secara ilegal, tanpa dokumen yang sah. Ada yang hanya bermodal paspor wisata, tetapi di negara tujuan, mereka bekerja. Padahal, untuk bekerja di luar negeri, harus ada dokumen lengkap yang sesuai dengan aturan yang berlaku," terangnya.

BP3MI Riau mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji keberangkatan mudah dan cepat dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Fanny menegaskan bahwa jalur resmi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan maksimal selama bekerja di luar negeri.

"Jika ingin bekerja di luar negeri, patuhi prosedur dan undang-undang yang ada. Pastikan semua persyaratan dipenuhi dan hindari oknum yang menawarkan keberangkatan ilegal. Jalur resmi yang disetujui pemerintah adalah jaminan perlindungan 100 persen," tutupnya. (*)