Menkumham Natalius Pigai: Media Harus Berani Kritik Pemerintahan Prabowo
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Ketua JMSI Riau, H Dhenni Kurnia pada Rakernas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-3 di Hotel Aston, Samarinda, Senin (16/12/2024). | Foto : ist
RIAUIN.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran media massa sebagai pengisi kekosongan ruang dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Media diharapkan berani mengkritik pemerintah dan berkontribusi nyata bagi bangsa.
“Media jangan takut memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Lewat kritik itulah media bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” ujar Natalius saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-3 di Hotel Aston, Samarinda, Senin (16/12/2024).
Natalius menekankan bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Ia mendorong pers Indonesia untuk menjadi motor penggerak ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa.
“Media memiliki tanggung jawab besar. Anda semua adalah penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” tegasnya.
Rakernas JMSI ke-3 ini dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Pusat Dr Teguh Santosa, Ketua JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri, perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkopimda, Penjabat Gubernur Lampung, serta pengurus JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.
Melalui forum ini, Natalius berharap media siber dapat terus berperan kritis, independen, dan konstruktif dalam menjaga demokrasi. “Berita fakta jangan terlalu banyak diedit. Tulis saja sesuai fakta, namun tetap mengacu pada aturan jurnalistik,” tandasnya. -rls, juh
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol