RIAUIN.COM - Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan memastikan makan siang bergizi bagi masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru menjalin kemitraan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pekanbaru. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data terkait ketahanan pangan dan mendukung pengendalian inflasi serta deflasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DKP Pekanbaru, Maisisco, saat bertemu dengan Kepala BPS Pekanbaru, Khairunnas, dan jajaran di Kantor BPS Pekanbaru, Jumat (22/11/2024). Maisisco menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan terkait ketahanan pangan yang akan datang, termasuk mendukung swasembada pangan dan kemandirian pangan di tingkat lokal.

Meskipun Pekanbaru bukan daerah penghasil pangan utama, Maisisco menekankan bahwa ketersediaan pangan tetap menjadi isu penting, terutama dalam mendukung program pemerintah seperti pemberian makan siang bergizi bagi siswa sekolah.

“Kami ingin memastikan data yang kami gunakan akurat, terutama terkait dengan kebutuhan dan ketersediaan pangan, yang selama ini bersumber dari BPS,” jelas Maisisco.

Kerja sama ini juga mencakup pengumpulan data terkait potensi pangan lokal, termasuk hasil dari petani lokal, kelompok wanita tani, dan pertanian swadaya. DKP berharap BPS dapat mendampingi penyusunan data yang akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sektor pangan di Pekanbaru.

Kabid Distribusi DKP, Dinal Husna, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa meski DKP sudah memiliki data sendiri, sinergi dengan BPS diharapkan akan menghasilkan data yang lebih valid dan dapat dijadikan rujukan bersama untuk pengambilan kebijakan yang tepat, termasuk dalam pengendalian inflasi dan deflasi.

Sementara itu, Kepala BPS Pekanbaru, Khairunnas, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama ini. “Data yang akurat sangat penting untuk menyusun kebijakan yang efektif. BPS siap membantu menyediakan data sektoral yang lebih spesifik bagi DKP untuk merancang kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Rencana kerja sama ini akan segera diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara DKP dan BPS dalam waktu dekat. (*)