RIAUIN.COM - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau mempercepat persiapan implementasi skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) melalui Result-Based Payment (RBP) yang didukung oleh United Nations Environment Programme (UNEP).

Skema pembayaran berbasis kinerja (RBP) adalah salah satu metode untuk memperoleh dana alokasi REDD yang berasal dari negara-negara donor maju, dan dipelopori oleh UNEP, FAO, dan UNDP. Dana ini diberikan berdasarkan kinerja dalam pengurangan emisi dan peningkatan serapan karbon yang telah dilakukan oleh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Untuk memanfaatkan peluang pendanaan tersebut, Plt. Kepala DLHK Provinsi Riau, Alwamen, mengadakan rapat internal dengan Kepala Bidang dan staf terkait, pada Jumat (8/11/2024), guna membahas langkah-langkah strategis persiapan dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Riau.

Dalam rapat tersebut, Alwamen menekankan pentingnya sinergitas lintas OPD untuk mendukung pelaksanaan REDD. Ia mengingatkan bahwa skema RBP REDD bukan hanya terkait dengan kehutanan, melainkan juga mencakup seluruh hutan dan penggunaan lahan lainnya (forest and other land use).

"Sinergitas internal adalah modal utama kami untuk memperkuat koordinasi dengan OPD terkait. Ini adalah prioritas besar karena RBP REDD adalah langkah besar kita. Tidak hanya mengenai kehutanan, tetapi juga mencakup penggunaan hutan dan lahan lainnya, yang dikenal sebagai Forest and Other Land Use (FoLU)," ujar Alwamen.

Lebih lanjut, Alwamen mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, DLHK akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau untuk membahas langkah-langkah awal implementasi skema ini. Bappeda memiliki peran penting sebagai koordinator lintas sektor dalam memastikan keberhasilan RBP REDD.

"Kami akan segera melakukan koordinasi dengan Bappeda Riau. Peran Bappeda sebagai koordinator lintas sektor sangat penting dalam langkah-langkah ini. Kami targetkan agar konsultasi publik bersama UNEP di Pekanbaru pada Desember mendatang berjalan dengan lancar," tambah Alwamen.

Hadir dalam rapat tersebut, jajaran lengkap DLHK Riau, antara lain Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dr. Matnuril, Kabid PDASRG Budi Hidayat, Kabid Proklim M. Fuad, serta Kabid Penataan dan Pengawasan diwakili oleh Agus Suryoko, beserta seluruh staf terkait yang menangani safeguard REDD LHK. (*)