RIAUIN.COM - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bertemu dengan Pj Gubernur Riau Rahman Hadi dalam kesempatan silaturahmi resmi di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (28/10/2024). Dalam pertemuan tersebut, Risnandar melaporkan berbagai perkembangan dan tantangan yang sedang dihadapi kota, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Risnandar memaparkan kondisi terkini Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah 632,26 km², dengan 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Saat ini, Pekanbaru dihuni sekitar 1.138.530 jiwa yang terdiri dari beragam suku, termasuk Minangkabau, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Beragam etnis tersebut menjadi ciri khas dan kekayaan budaya di Pekanbaru.

Risnandar menyampaikan bahwa terdapat lima kandidat yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang tertib dan lancar, pihaknya telah menyiapkan program pendidikan politik bagi masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pendidikan politik untuk menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung.

Sementara itu, beberapa posisi pejabat penting di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang kosong dan sedang dalam proses pengisian. Proses ini telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami juga akan mengisi posisi 13 lurah yang kosong. Hal ini guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan," katanya.

Dalam sektor pendidikan, Risnandar melaporkan bahwa terdapat kekosongan sekitar 50 kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar yang juga perlu segera diisi. Mengingat pentingnya peran sekolah dalam pendidikan, ia menekankan perlunya keberadaan kepala sekolah agar program pemerintah terkait peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak dapat berjalan optimal.

Selain itu, isu data penduduk juga menjadi perhatian. Risnandar menyebutkan bahwa akibat pemekaran wilayah kelurahan pada 2017, beberapa data penduduk belum tersesuaikan. Hal ini menyebabkan beberapa pemilih belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru. Risnandar meminta dukungan Pj gubernur Riau untuk memfasilitasi penyesuaian data penduduk di sekolah-sekolah menengah atas (SMA). Hal ini mengingat SMA berada di bawah kewenangan provinsi.

"Kami juga berkomitmen untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk program pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Pekanbaru saat ini telah mencapai tingkat cakupan kesehatan universal sebesar 99,24 persen, namun masih membutuhkan tambahan anggaran agar lebih banyak masyarakat dapat terlayani," ungkap Risnandar.

Kesempata yang sama, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi menyambut baik laporan dari Pj wali kota Pekanbaru ini. Ia berjanji akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan berbagai program dapat berjalan dengan lancar.

Hadi menyampaikan paparan menyeluruh mengenai arah kebijakan yang akan diambil selama menjabat. Ia memaparkan rencana serta strategi pemerintahan daerah demi memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Riau.

Kunjungannya ke Pemko Pekanbaru bersama beberapa penjabat Pemprov Riau merupakan bentuk dukungan bagi kelancaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses ini.

"Netralitas adalah harga mati bagi ASN, namun ini bukan berarti kita tidak memiliki hak politik. Hak politik kita ada di bilik suara. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengajak, mempengaruhi, atau mempromosikan kandidat tertentu. Langkah ini diambil demi memastikan proses pilkada yang bebas dari intervensi dan pengaruh jabatan," ucapnya.

Di tengah dinamika ekonomi, Rahman Hadi menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Riau merupakan daerah konsumen, yang banyak menerima pasokan dari provinsi tetangga.

"Transportasi harus lancar demi menghindari lonjakan harga barang," jelasnya.

Hadi menambahkan, operasi pasar yang telah dilaksanakan menunjukkan respons positif dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, program distribusi makanan bergizi bagi pelajar telah disimulasikan di beberapa wilayah.

Program ini diproyeksikan berlangsung hingga akhir Desember 2024. Program ini sebagai langkah awal dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak-anak sekolah.

Rahman Hadi juga menyoroti tantangan dalam penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem. Pemerintah berkomitmen mengurangi angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor.

"Stunting perlu dipahami dengan pendekatan lokal. Agar, data dan tindakan yang diambil tepat sasaran. Semua pihak, mulai dari kader PKK hingga dinas terkait, turut serta dalam mengentaskan stunting serta memerangi kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Dalam aspek keuangan, Rahman Hadi mengakui adanya defisit yang menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi dan penentuan skala prioritas akan menjadi kunci dalam menyelesaikan isu ini.

"Kami telah melakukan efisiensi dan pemetaan terhadap program-program prioritas. Sehingga, penundaan kegiatan tidak mengganggu layanan masyarakat," sebutnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan demi mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Riau berkomitmen untuk memajukan provinsi ini melalui berbagai program strategis yang mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Riau dapat menjadi provinsi yang unggul dan sejahtera, sekaligus siap menghadapi perubahan dinamis di tingkat nasional dan global. (*)