RIAUIN.COM - Ruas jalan yang mulus, terpaksa di bongkar kembali lantaran ada galian saluran pipa air. Kondisi ini terlihat di Jalan Pahlawan Kerja, Kecamatan Marpoyan Damai. Warga mengeluhkan proyek ini karena mengganggu lalu lintas, mengakibatkan kemacetan pada jam-jam sibuk, terutama karena lokasi yang padat penduduk dan jalan yang sempit.

Ari, salah seorang warga yang memiliki usaha di jalan tersebut, turut merasakan dampak dari proyek ini. Menurutnya, keberadaan galian sangat mengganggu aktivitas usahanya. "Pertama, keadaan di depan ini berantakan, apalagi waktu mereka menggali. Orang yang mau belanja jadi segan, kadang malas berhenti," ujar Ari, Sabtu (5/10/2024).

Ia juga menyoroti masalah timbunan tanah yang tidak dipadatkan dengan baik, sehingga menciptakan potensi bahaya. "Timbunannya gak dipadatkan, hanya asal nutup lubang. Kemaren ada kejadian mobil box bannya masuk ke dalam lubang, gak bisa keluar lagi. Ini kan jelas mengganggu aktivitas orang jadinya," jelasnya.

Ia khawatir, dengan datangnya musim hujan, kondisi jalan akan semakin memburuk. "Kalau musim hujan nanti, jalan ini langsung jadi bolongan kayak kemarin di daerah Kartama, amblas," tambahnya.

Menanggapi itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru Tekad Abidin, yang juga berasal dari daerah pemilihan Marpoyan Damai, mengatakan mendukung proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun, ia menyayangkan kurangnya koordinasi antar dinas terkait.

"Mungkin tujuan pemasangan saluran pipa ini memang untuk kepentingan masyarakat. Tapi yang sangat disayangkan kurangnya komunikasi antar dinas. Seharusnya ada pembatasan wilayah galian, misalnya per 100 meter, kemudian di tutup dan setelah selesai, lanjut 100 meter berikutnya. Jangan sampai aktivitas warga terganggu, apalagi jalan ini sempit," ujar Tekad.

Lebih lanjut, ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru harus turun tangan dan ikut mengawasi pelaksanaan proyek seperti ini. Mengingat jalan yang digali tersebut sebelumnya sudah diaspal menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Pihak kontraktor dan Pemko harus mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat. Jalan ini kan diaspal pakai uang APBD, uang masyarakat juga, jadi sudah seharusnya Pemko ikut turun tangan dan memastikan proyek ini tidak mengganggu warga. Kita butuh regulasi yang lebih ketat untuk mengatur proyek-proyek seperti ini," tambahnya.

Ia juga menekankan agar proyek seperti ini tidak dibiarkan berlarut-larut. "Proyek ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, jangan kan satu minggu, tiga hari saja sudah mengganggu aktivitas," cakapnya.

Ia berharap, di masa mendatang, tidak ada lagi proyek yang berjalan tanpa perencanaan dan aturan yang jelas. Pemerintah daerah, menurutnya, harus lebih proaktif dalam mengawasi setiap proyek yang menyentuh kepentingan masyarakat umum.

"Pemerintah daerah punya SDM, mulai dari lurah, camat, hingga dinas-dinas terkait. Jika ada proyek yang berhubungan langsung dengan masyarakat, harus ada laporan yang jelas dan prosedur yang sesuai agar tidak mengganggu aktivitas warga. Jangan sampai masalah muncul dulu baru kita cari solusi," katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada konflik antara pekerja proyek dan warga. "Pemerintah harus mengawasi, karna ini kepentingan masyarakat, jangan gara-gara ini proyek ada konflik dengan masyarakat. Apalagi pekerja dan masyarakat, karna pekerja hanya mengikuti instruksi dari pimpinannya," pungkasnya. (*)