RIAUIN.COM - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengatakan, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru harus digencarkan untuk menekan angka kemiskinan.

Ia menjelaskan, Kota Pekanbaru mengalami penurunan persentase angka pengangguran, namun justru ada kenaikan persentase angka kemiskinan. Oleh karenanya, Pemko Pekanbaru harus hadir ditengah masyarakat untuk mendorong masyarakat yang memulai usaha UMKMnya.

"Tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru saat ini diangka 3 persen. Itu angkanya naik daripada tahun sebelumnya. Maka dari itu, kita harus support pelaku UMKM. Saya ingin kita mengembangkan UMKM di Kota Pekanbaru untuk menekan angka ini," ujarnya.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru sudah berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM melalui sejumlah program bantuan. Salah satunya adalah program pemberian pinjaman dengan bunga 0 persen untuk mendukung usaha mikro mengembangkan diri.

"Kita sudah punya program bunga pinjaman 0 persen untuk pelaku UMKM. Kita juga bangun gedung UMKM yang akan segera diresmikan tahun ini," jelasnya.

Menurutnya, terkait gedung UMKM di Jalan Arifin Ahmad, rencananya akan diresmikan pada Mei 2024 mendatang. Selain persiapan fasilitas gedung agar pelaku UMKM dapat terpusat dan menjadi pusat wisata UMKM, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait serta badan usaha travel maupun hotel.

"Gedung itu kita konsep agar semua produk UMKM di Kota Pekanbaru, terpusat di sana. Pemko Pekanbaru akan mempromosikannya dengan mengundang perhubungan, kepariwisataan, travel-travel, bus pariwisata, perhotelan. Mereka kita minta, agar ketika ada tamu dari luar kota, mereka wajib singgah ke sini," jelasnya.

Selain itu, pembinaan kepada pelaku UMKM juga diwadahi dengan pembentukan koperasi dan organisasi bagi UMKM. Salah satunya adalah Perkumpulan Komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Perkom UMKM) Kota Pekanbaru.

Muflihun berharap, semua upaya Pemko Pekanbaru untuk mengembangkan UMKM, dapat didukung oleh setiap lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru, termasuk pelaku UMKM tersebut. (*)