RIAUIN.COM- Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi narasumber pada rapat koordinasi pengawasan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik pada Pemilu tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Grand Meranti Hotel, Sabtu (18/11/2023).

Koordinat Umum PPI Kabupaten Kepulauan Meranti Romi Indra SE MH mengatakan, tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu atau dikenal dg istilah tahapan logistik Pemilu menjadi isu krusial dalam tahapan ini. Tahapan tersebut harus menjadi atensi bersama penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu.

"KPU dan jajaran sebagai leading sektor yang berwenang dalam pengadaan, pendistribusian, pengepakan, packing hingga sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara satu hari sebelum hari pencoblosan harus membuka akses seluas-luasnya kepada Bawaslu. Sinergitas yang baik antara KPU dan Bawaslu harus di optimalkan dalam tahapan ini," ucap Romi

Romi juga mengatakan, akses informasi seluas-luasnya harus diberikan kepada Bawaslu, terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik, jenis, jumlah, bentuk, ukuran spek logistik, pengaturan teknis logistik, peta dan zona pengadaan logistik, daftar penyedia logistik, mekanisme pengadaan dan pendistribusian logistik dan lain sebaginya.

Mantan Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti periode 2018-2023 ini juga mengatakan alasannya pencegahan dihulu harus dilakukan Bawaslu Meranti, komunikasi dan koordinasi yang baik, ikut mengawal dan mengawasi proses percetakan di pabrik surat suara, misalnya secara berkala. Hal tersebut untuk menghindari resiko kesalahan cetak. Sehingga pasca pencoblosan para peserta pemilu yang berkontestasi di Pemilu 2024 senang dengan hasil kerja KPU dan Bawaslu.

Jenis logistik diantaranya surat suara, bilik suara, kotak suara, segel, tinta, TPS, formulir lainnya DCT (daftar calon tetap) tiap jenis Pemilu yang ditempelkan di TPS, berita acara, sertifikat hasil pemungutan suara dan jenis logistik lainnya. Pengawasan yang optimal tentu harus dilakukan Bawaslu agar kesalahan seperti foto calon anggota DPRD dalam DCT yang ditempelkan di TPS berbeda dengan foto aslinya.

Hal ini tentu harus diantisipasi dari hulu proses percetakan. Agar tidak ada lagi caleg yang memperkarakan logistik yang tidak tepat, sehingga dapat merugikan peserta pemilu tersebut. Logistik yang tepat jenis, tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan harus menjadi fokus utama Bawaslu dalam mengawasinya, ucapnya

Untuk diketahui Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) merupakan organisasi masyarakat sipil (civil society) yang fokus melakukan pengawalan penyelenggaraan pemilu 2024, ikut aktif melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi agar Marwah lembaga KPU dan Bawaslu yang baik tetap terawat, demi tegaknya keadilan dan demokrasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti, pejabat struktural dilingkungan sekretariat Bawaslu Meranti, Ketua dan Anggota Panwlu Kecamatan dan staf Divisi SDM Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Meranti. -rls