RIAUIN.COM - Participating Interest (PI) 10 Persen Wilayah Kerja (WK) atau Blok Rokan untuk Provinsi Riau tak kunjung cair dari Pemerintah Pusat. Pencairan PI 10 persen yang digaungkan menjadi kado HUT Provinsi Riau ini ternyata hanya isapan jempol.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan, sebelumnya memang telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Riau Petroleum Rokan (RPR).

Dengan sudah diserahkan hak PI 10 persen ke PT PRR oleh PT PHR, maka selanjutnya untuk pencairan PI tersebut tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Sudah beberapa kali (disampaikan). Untuk penyelesaiannya, menurut Manajemen Riau Petroleum sedang dalam proses di Kementerian ESDM,” ungkap Zulkifli, Kamis (17/08/2023).

Sebenarnya, sebelum memasuki Agustus ini, Pemprov dan DPRD Riau mengharapkan SK dari Kementerian ESDM sudah turun. Sehingga pihaknya bisa memasukkan rencana pendapatan dari PI 10 persen dalam APBD perubahan.

“Kami tinggal menunggu itu aja. Kalau ditanya, ya kami sangat optimis,” kata dia.

Sebelumnya, DPRD Riau melalui Komisi III yang membidangi Pendapatan optimis, PI 10 persen dari Blok Rokan dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bisa terealisasi.  Di mana sejauh ini, untuk proses pencairan dari PI 10 persen sudah masuk fase akhir dan menunggu tanda tangan dari Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar juga mengatakan, Komisi III telah melaksanakan rapat bersama Bapenda, BPKAD, dan Biro Ekonomi membahas perihal pendapatan daerah. Termasuk membahas masalah ini.

“Evaluasi sebelumnya, tahapan sudah memasuki fase akhir. Tinggal penandatanganan oleh Kementerian ESDM. Cuma sampai sekarang ga maju-maju,” kata Markarius.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku, belum ditekennya SK pencairan PI 10 Persen Blok Rokan lantaran ada sedikit kesalahan administrasi. "PI 10 Persen Blok Rokan kemarin ada kesalahan administrasi, dan saya sudah ke Jakarta untuk perbaikan. Itu sudah diperbaiki," kata Gubri.

Ia berharap, jika sudah ada perbaikan, dengan waktu yang tak begitu lama Provinsi Riau bisa menerima PI 10 Persen Blok Rokan. "Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat PI 10 Persen sudah dicairkan. Tapi untuk besarannya kita belum tahu, kita tunggu SK Menteri ESDM," kata Gubri.

Diberitakan sebelumnya, jika PI 10 Persen Blok Rokan sudah masuk tahap akhir, yakni penandatanganan MoU antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Riau Petroleum Rokan (RPR).

Dengan hak PI 10 Persen sudah diserahkan ke PT PRR oleh PT PHR, maka selanjutnya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri

"PI 10 Persen Blok Rokan sudah tahap akhir, kemarin PT PHR sudah meneken perjanjian pengalihan dan pengelolaan PI 10 Persen kepada PT RPR," kata Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan.

Setelah ditandatanganinya pengalihan PI 10 Persen Blok Rokan, lanjut Job Kurniawan, saat ini perjanjian sedang dibahas Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), selanjutnya akan diteruskan ke Menteri ESDM untuk di SK-kan.

"Setelah SK Menteri ESDM keluar, maka PI 10 Persen Blok Rokan akan cair. Karena tahap lainnya sudah selesai dilakukan, baik itu kesepakatan dengan kabupaten, pelamparan, MoU juga sudah selesai dan tinggal menunggu SK Menteri saja," jelasnya.

Job Kurniawan menambahkan, saat MoU pengalihan dan pengelolaan PI 10 Persen Blok Rokan, juga sekiligus pengalihan dan pengelolaan Blok Kampar antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) Riau, yakni PT Riau Petroleum Kampar (RPK).

"Untuk PI 10 Persen Blok Kampar posisi juga sama dengan Blok Rokan, tinggal menunggu SK Menteri ESDM," kata dia. (*)