RIAUIN.COM - Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mengungkap Provinsi Riau jadi salah satu daerah dengan pengangguran tertinggi bagi lulusan SMA dan perguruan tinggi.

Mengantisipasi persoalan ini, kata Ade, sejak dua tahun lalu Pemprov Riau, khususnya Disnakertrans, sudah diminta membuat roadmap ketenagakerjaan. Fungsinya, untuk mengetahui berapa angka kelulusan setiap tahun.

"Ke mana semua itu kan terpantau. Dengan begitu kita tahu apa yang harus kita lakukan,” ujar Ade, Kamis (04/05/2023).

Sehingga, lanjut Ade, angka pengangguran itu tidak membludak. Ia juga menyebut, jika pekerjaan dan pendapatan tidak ada, banyak persoalan yang akan muncul. Salah satunya angka kriminalitas juga akan naik.

“Karena kita ini untuk SD, SMP serapan pekerjaannya besar mungkin pekerja upah harian makanya banyak,” jelasnya.

Ia juga menyinggung intervensi APBD agar membantu lulusan SMA dan perguruan tinggi supaya memiliki keahlian minimal. Kalau SMK, sudah punya keahlian dan bekal untuk kerja.

"Kalau SMA dan perguruan tinggi ini bagaimana? Makanya roadmap ini untuk itu sebenarnya, supaya tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam program-program yang ada di Disnakertrans,” kata Ade dikutip dari cakaplah.

Soal kewenangan badan layanan kerja (BLK) yang sudah diberikan ke pemerintah pusat, Pemprov Riau perlu menagih janji. Ia menekankan, aset yang sudah diserahkan ke pemerintah pusat itu jangan sampai tidak termanfaatkan untuk masyarakat Riau.

“Seberapa mampu menyerap anak-anak kita mendapatkan keahlian minimal tadi. Kita harus tanya lagi, jangan sampai udah diserahkan tapi tak ada progres. Ini Disnakertrans harus jemput bola. Apa yang bisa dilatih untuk anak-anak kita,” jelas Ade.

Apalagi di Provinsi Riau banyak industri yang memungkinkan anak-anak yang dilatih bisa memiliki peluang untuk bekerja. “Padahal kan di Riau ini banyak industri. Sebab ini persoalan besar jika semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula penganggurannya,” kata Ade. (*)