RIAUIN.COM - Aliansi mahasiswa yang terdiri dari gabungan BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI wilayah BSJB, ITL Trisakti, beserta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya akan menggelar aksi demonstrasi di dekat Istana 

Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/9) hari ini.
Sebagai informasi dalam beberapa tahun terakhir aksi massa yang sebelumnya kerap dilakukan di seberang Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, kini disekat di Jalan Medan Merdeka Barat atau di titik Patung Arjuna Wiwaha (patung kuda).

Dari keterangan yang didapat, aksi mahasiswa yang digelar di Patung Kuda hari ini akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka akan menuntut sejumlah persoalan yang menjadi masalah atau tak bisa diselesaikan selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Selama tiga tahun berjalannya kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, terdapat setidaknya tujuh permasalahan yang selalu tidak mampu dituntaskan oleh Jokowi beserta seluruh kroninya," jelas Koordinator Bidang Sosial-Politik BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangannya, Kamis (29/9) malam dikutip dari cnnindonesia.

Diketahui, Jokowi-Ma'ruf resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 silam.

Setidaknya ada tujuh tuntutan massa dalam aksi kali ini. Pertama adalah  dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang jelas bermasalah padahal terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan RUU PPRT yang tak kunjung disahkan.

Kedua, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak tepat sasaran. Melki mengatakan salah satunya mencabut subsidi BBM yang diperlukan masyarakat, , tetapi mengebut proyek minim urgensi seperti ibu kota Negara (IKN) dan ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang memakan ratusan triliun rupiah.

Ketiga, kata dia, "Pelanggaran HAM masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Negara malah membiarkan para pelaku berkeliaran dan berpolitik praktis lalu membentuk tim penyelesaian nonyudisial yang tidak menyelesaikan masalah."

Keempat adalah Korupsi, kolusi, nepotisme yang menggerogoti bumi Indonesia di segala sisi tanpa upaya pemberantasan yang berarti. Tuntutan kelima adalah endidikan yang masih belum demokratis dan terbuka untuk semua orang. Terlebih, dengan hadirnya RUU Sisdiknas yang ia nilai berbahaya bagi dunia pendidikan.

Ketujuh,  pemberangusan demokrasi lewat upaya-upaya untuk menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Aksi demonstrasi terhadap permasalahan isu tersebut sebagai bentuk tanda betapa bobrok dan gagalnya pemerintah dalam mengurus bangsa dan rakyatnya. Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," ujar Melki di dalam keterangannya.

Terkait demo kenaikan BBM oleh elemen mahasiswa hingga lainnya yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari mulai wilayah barat hingga timur yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebutnya sebagai 'pembela kepentingan orang kaya'.

Moeldoko berkata demikian karena menurutnya sekitar 80 persen subsidi BBM selama ini dinikmati orang kaya. 

"Kalian turun ke jalan, kalian berkeringat, berdarah-darah, yang kalian perjuangkan juga orang kaya karena subsidi itu ternyata banyak dinikmati oleh orang kaya," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/9).

Moeldoko menilai masyarakat secara umum tak masalah dengan kenaikan harga BBM. Menurutnya, demonstrasi hanya terjadi di beberapa kota.

Dia mengklaim sebagian besar masyarakat memahami kebijakan pemerintah mengenai BBM. Menurutnya masyarakat paham kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja. (*)