RIAUIN.COM - Tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes honorer merespons kekhawatiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas soal 'Republik Honorer'.

Mereka menilai kekhawatiran Azwar Anas merupakan salah satu isu yang tengah diperjuangkan tenaga honorer, termasuk dari sektor kesehatan.

Kris, Tenaga Administrasi Kehumasan di salah satu rumah sakit di Kuningan, Jawa Barat, mengatakan kekhawatiran tersebut muncul karena tidak ada pembatasan pengangkatan tenaga honorer.

"Ini juga salah satu yang kami perjuangkan, makanya hentikan. Hentikan pengangkatan honorer, angkat kami jadi ASN," kata Kris di sela-sela unjuk rasa yang berlangsung di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9) dikutip dari cnnindonesia.

"Kan pasti setiap tahun ada yang pensiun, tambal sulam. Jadi sekarang terus-terusan diangkat ya karena tidak pernah ada pembatasan, (kenyataan) di daerah seperti itu," lanjutnya.

Kris juga berharap pemerintah tak luput memerhatikan nasib tenaga honorer seperti dirinya. Dengan demikian, rencana pemerintah mengurangi honorer bisa terlaksana tanpa harus mengabaikan nasib tenaga honorer yang masih aktif.

"Saya lebih sepakat ditutup dulu dan kami-kami ini yang sudah puluhan tahun mengabdi harapannya ya diangkat jadi ASN. Diurus dulu, diselesaikan dulu," ucap Kris.

Respons serupa juga disampaikan Septi, nakes yang sehari-hari bertugas di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia menilai pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer.

Kemudian, ia berharap pemerintah tidak abai dengan masalah kesejahteraan yang masih menjadi keluhan tenaga honorer saat ini. Salah satu solusi yang dituntut nakes dan non-nakes honorer yakni dengan mengangkat mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Habiskan dulu honorer yang ada, dengan mengeluarkan regulasi untuk seleksi Pengadaan CPNS dan menutup dari jalur umum," ucap Septi.

"Bagaimana pun kalau misal tidak diselesaikan, tidak akan selesai-selesai. Habiskan dulu honorer yang ada untuk menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi," lanjutnya.

Sebelumnya, Azwar Anas menilai Indonesia bakal jadi 'Republik Honorer' bila pemerintah pusat dan daerah terus menerus mengangkat tenaga honorer.

"Nah kalau terus menerus jadi tantangan kita semua, jangan-jangan kalau honorer terus diangkat ini republik kita jadi republik honorer," kata Anas saat acara Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN di kanal YouTube Kementerian PANRB, Kamis (22/9).

Anas mengatakan pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema soal isu kepegawaian. Di satu sisi pemerintah ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki bisa bersaing di era disrupsi, tapi di sisi lain gelombang pegawai honorer terus direkrut dan tumbuh di Indonesia.

Di sisi lain, Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) memggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). (*)