RIAUIN.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta warga yang merasa menerima uang bantuan langsung tunai (BLT) tidak penuh alias dipotong agar melapor ke polisi. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

"Nah, itu urusannya aparat hukum. Silakan dilaporkan dan APH (aparat penegak hukum) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, polda-polda itu minta kami bisa konferensi menjelaskan itu," kata Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Risma meyakini penyaluran BLT BBM sudah sesuai prosedur dan transparan karena disertai bukti.

Ia menerangkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran BLT BBM. Ia pun yakin pemotongan itu bukan dilakukan pihak PT Pos Indonesia.

Sebab, menurutnya, proses penyaluran BLT BBM lewat PT Pos Indonesia dilakukan dengan menyertakan bukti foto penerima bantuan memegang KTP dan uang tunai.

"Jadi yang jelas kalau dari kami, karena sudah kita serahkan ke orangnya, langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya. Nah, masalahnya siapa yang potong? Kalau dari PT Pos, silakan buktikan," kata politikus PDIP itu.

"Kalau memang itu betul PT Pos, saya yakin Direktur PT Pos pasti akan pecat orang itu," tambah Risma.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan banyak warga melapor soal BLT BBM yang dipotong. Dia lantas meminta kader PAN untuk menampung keluhan dari warga dan mengawasi penyaluran BLT BBM.

"Semakin banyak masyarakat yang mengadukan BLT-nya dipotong," tulis Eddy di akun Twitter @eddy_soeparno, Selasa (20/9) dikutip dari detik.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengultimatum oknum perangkat desa agar tidak melakukan pemotongan uang BLT dengan alasan apapun.

Hal itu ditegaskan Ganjar usai menerima laporan praktik sunat BLT sebesar Rp20 ribu per orang di Kabupaten Blora. Bahkan, aksi pemotongan bantuan tersebut juga terdokumentasi dalam bentuk video yang saat ini juga sudah menyebar di sosial media.

"Saya bilang tindak tegas kalau melakukan itu. Jangan main-main yang urusan rakyat ini," kata Ganjar usai menghadiri acara di Universitas Diponegoro, Semarang, dikutip dari detikJateng. (*)