RIAUIN.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku ada kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Hal demikian ia sampaikan setelah mendapatkan laporan dari pihak Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan hasil analisis dari Deputi VII Kemenko Polhukam.

"Soal bocornya data negara lah. saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi VII saya. Terjadi di sini di sini di sini," kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9) dikutip dari cnnindonesia.

Mahfud mengklaim pelbagai data negara yang bocor ke publik itu bukan tergolong dokumen dengan klasifikasi rahasia. Sebab, data-data itu bisa diambil dari berbagai sumber terbuka dan kebetulan isinya sama.

Meski demikian, Mahfud memastikan pemerintah akan mendalami dan merapatkan lagi soal kebocoran data tersebut.

"Jadi belum ada yang membahayakan, dari isu-isu yang muncul yang ada di koran, kan cuma itu-itu aja. Enggak ada yang rahasia negara yang beredar itu," kata Mahfud.

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan bukan rahasia juga, barangkali dokumen biasa yang terbuka. Tapi itu memang terjadi. Misalnya di Dukcapil ada. Di beberapa tempat," tambahnya.

Beberapa waktu lalu, heboh peretas Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs breached.to.

Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres. Ia juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut. (*)