RIAUIN.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan dari masyarakat, dan diprotes lewat demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia, dari wilayah Barat hingga Timur.

Salah satu aksi protes kenaikan BBM pun terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Merespons tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku dapat memakluminya karena kenaikan harga BBM membuat harga bahan pokok juga melonjak.

"Yang pastinya rakyat berat. Jangankan rakyat, gubernur saja berat ini," ucap Edy di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (7/9)

Edy menyebutkan kenaikan harga BBM ini harus disikapi dengan kepala dingin. Ia pun tak menyalahkan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat untuk menolak kebijakan itu.

"Ini harus kita sikapi dengan kepala dingin. Positive thinking, saya tahu rakyat ini resah dan demo. Saya tidak menyalahkan itu. Saya harus pasti apa ini sebenarnya. Dan langkah-langkah apa saja saya lakukan selaku Gubernur Sumatera Utara," tutur mantan Pangkostrad tersebut.

Menurut Edy saat ini inflasi Sumut terus naik, dan kebijakan naiknya harga BBM bersubsidi turut memperburuk kondisi perekonomian di sana. Ia pun khawatir daya beli masyarakat terus menurun dengan kondisi saat ini.

"Kami sedang menghitung real berapa sebenarnya kebutuhan Sumatera Utara. Kenapa seperti ini, yang pastinya inflasi kita berada di posisi 5,3 persen. Kita harus menghitung naik itu, mampunya rakyat kita ini," ungkapnya.

Edy menambahkan akan dilakukan rapat pembahasan dengan ahli ekonomi, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan naiknya harga BBM.

"Harus ada hitungan dan kajian bersama dengan pihak terkait. Ini kami mau rapat dengan Ahli ekonomi, BPS dan BI. Salah satunya, urusannya masalah penghasilan dan pengaruh langsung kepada perut rakyat," tuturnya.

Ia berjanji akan mengambil langkah-langkah kongkret untuk mengatasi gejolak harga bahan pokok naik.

"Sehingga kita tahu, apa keperluan saat ini, dan apa langkah-langkah kita lakukan. Saya sudah laporkan ini, kepada dewan. Prediksi ke depan, apa yang harus antisipasi kesulitan rakyat," sebutnya.

Bila terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, Edy mengatakan bukan menjadi solusi dilakukan intervensi harga. Karena, kebijakan bisa dilakukan dalam hal tertentu, seperti hari besar keagamaan dan cuaca buruk, sehingga gagal panen.

"Intervensi pasar bukan menjadi solusi, yang benar. Intervensi pasar, kalau ada gangguan karena (berdampak) inflasi dari hari besar keagamaan, hari Raya. Cuaca buruk mengganggu panen," jelas Edy dikutip dari cnnindonesia.

Dana Cadangan
Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, Edy mengatakan Pemprov Sumut akan mempersiapkan atau mengeluarkan anggaran yang berasal dari dana cadangan penanggulangan bencana.

"Kita punya dana cadangan. Dana penanggulangan bencana. Perhitungan kita dan akan kita pergunakan selektif, digunakan rakyat kita benar membutuhkan," papar Edy.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak langsung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Bansos sifatnya sementara, mendapatkan bansos yang paling terdampak ini (kenaikan BBM). Kita akan libatkan TNI/Polri dan Kepala Desa. Dia door to door, dia tidak seperti yang lalu. Memberikan secara massal," ucap Gubernur Edy. (*)