Dikatakan Mardianto, terkait apapun persoalan yang terjadi diantara kedua belah pihak, lucu kalau sebuah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada 2018 lalu, penarikannya terjadi pada tahun 2022 ini.

"Tentu ini menjadi titik kritis bagi kita. Yang perlu kita kaji apa persoalan sebenarnya. Kalau seandainya SPK (Surat Perintah Kerja) sudah didapat, lalu dikerjakan 2018, lalu tidak dibayar oleh pemerintah harusnya pada masa itu bisa di PTUN kan secara tata negara, bisa digugat secara hukum. Tapi, menarik bagi kita kok baru sekarang ditarik? Mungkin disinilah yang perlu kita kritisi apa sebenarnya yang terjadi," ungkap Mardianto.

Disebut politisi asal Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ini, sebuah sumber terpercaya yang ia dapatkan dari orang dalam di Disdik Riau menyebutkan, konon kabarnya proyek pengadaan kursi dan meja untuk seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Riau itu bernilai kontrak lebih kurang Rp1,4 miliar pada 2018 lalu.

"Kalau bicara satu nomor rekening, 1,4 miliar itu dalam proses pengadaan barang dan jasa itu wajib tender. Ia ada rengnya itu 200 (juta, red) lebih tender, 200 juta kebawah itu PL," ungkapnya.

Kendati demikian, masih penjelasan dari Mardianto, konon kabarnya proyek PBJ yang nilainya kurang lebih Rp1,4 M itu diduga dipecah-pecah menjadi beberapa paket yang nominalnya dibawah Rp200 juta.

"Sehingga di PL kan, diberikan lah kepada beberapa (vendor, red) pengadaan barang dan jasa. Kemudian dibuat kontrak, tetapi proses terakhir penekenannya, ada beberapa tim pengadaan kontrak dan keuangan tadi mengatakan bahwa kalau ini diteken ini jadi bermasalah. Konon kabarnya kontrak itu tidak diteken, karena harusnya ditender tapi di PL kan, kalau itu dilanjutkan jadi bermasalah," terang Mardianto.

Menurutnya, penarikan kursi dan meja di SLB Sri Mujinab Pekanbaru terjadi karena vendor PBJ sudah terlanjur memasukkan barang tersebut ke sekolah yang ditunjuk, sementara uang tidak bisa dicairkan.

Secara legalitas, kata Mardianto, barang yang dimasukkan ke SLB Sri Mujinab itu tidak ada kekuatan hukum, tidak ada kontrak yang ditanda tangani. Hal ini tentu tidak ada salahnya vendor menarik barangnya itu.

"Cuma disayangkan kenapa tidak pada 2018 atau awal 2019 ditarik, kok sekarang? Saya nggak tau, apakah ada janji-janji yang dijanjikan instansi terkait, perlu kita dalami lagi nanti," tambahnya.

Mardianto menerangkan, kalau vendor memiliki kontrak yang diteken oleh semua pihak, maka proyek itu akan sah. 

"Bisa saja kontrak itu ada, tapi ada beberapa orang yang penting tidak meneken, artinya kontrak boleh dikatakan tidak ada. Dikatakan (kontrak, red) batal, tak bisa mengikat, tidak ada kekuatan si vendor untuk meminta supaya itu dicairkan dan diuangkan," jelasnya.

Mardianto berharap, apapun yang menjadi persoalan tersebut, pemerintah provinsi dan pejabat terkait harus mendudukkan masalah ini dengan baik.

"Karena berita ini tidak bagus jadinya, negeri Riau yang kaya, diatas minyak dibawah minyak, masa meja ditarik, seperti tidak mampu kita. Jadi ini tolong didudukkan cepat, kepada Pak Gubernur Riau, mungkin pihak Sekda atau Plt Kepala Dinas, jadi dudukkan secepatnya dimana titik persoalannya," tutupnya.

Sementara itu, koordinator vendor Hotma Solider alias Geng ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut seharusnya di tenderkan namun sudah di pecah-pecah menjadi PL. Dalam pengadaan tersebut, dirinya mendapat jatah 2 paket pengadaan dengan total nilai Rp240 juta.

"Barang tu satu paket Rp120 juta, dua paket berarti kan Rp240 juta. Total kerugian saya mengadakan ini hampir Rp200 juta," ujar Hotma Solider.

Untuk membuat kontrak, kata Hotma, dirinya telah membayar uang sekitar Rp2 juta per paket dengan total yang dibayar Rp4 juta kepada oknum pembuat kontrak di Disdik Riau.

"Sampai sekarangpun tak ada mau meneken, kontrak sudah siap cuma pejabat pengadaan tak mau meneken. Barang itu sudah ku masukkan ke Sri Mujinab dan satu di Bagan Batu," kata Hotma.

Disebut Hotma, dirinya baru mengetahui belakangan bahwa proyek pengadaan tersebut seharusnya di lelang, namun dipecah-pecah oleh oknum di Disdik Riau.

"Kontrak sudah siap, uang kontrak sudah ku bayar, aku sudah meneken, pejabat sana nggak mau meneken. Rupanya barang ni barang lelang dipecah-pecah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Disdik Riau, Pahmijan, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjawab, saat ini Disdik Riau tengah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik. Namun, ia enggan menjawab terkait dugaan proyek yang seharusnya tender itu dipecah-pecah menjadi PL.

"Kami ini ingin menyelesaikan baik-baik, ujarnya singkat," Kamis (23/6/2022).

Sehari sebelumnya, Pahmijan melakukan inspeksi ke SLB Sri Mujinab Pekanbaru. Kedatangan Pahmijan untuk melihat dan memastikan proses belajar mengajar di sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut berjalan dengan normal paska ditariknya sejumlah kursi dan meja oleh vendor.

"Alhamdulillah kita melihat masalah peralatannya, mobilernya ya apakah bangku, kursi semua, Alhamdulillah proses belajar mengajarnya tak terganggu," ujar Pahmijan, Rabu (22/6/2022) pagi.

Dijelaskan Pahmijan, saat ini pihaknya sedang mencarikan solusi terkait permasalahan pembayaran yang diduga belum dilunasi oleh Disdik kepada vendor.

"Makanya kami mengkaji dulu, karena kan Kabid sebelumnya, Kabidnya sudah meninggal. Makanya kami pelajari dulu sampai sejauh mana ini," tutupnya.-dnr.