RIAUIN.COM- Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan observasi ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (3/6/2022). Kunker tersebut dalam rangka mendapat informasi lebih jelas mengenai status kepemilikan jalan sesuai Peraturan Menter Pekerjaan Umum Nomor : 03/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto, serta anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau lainnya, yakni Yuyun Hidayat, Tumpal Hutabarat, Manahara Napitupulu, Lampita Pakpahan, Sahidin, Adam Syafaat, Pieter H Marpaung, Farida H. Saad, dan Ardiansyah. Rombongan diterima Sekretaris Dinas PU Bina Marga, Mohammad Amirullah beserta pejabat dan staf Dinas PU Bina Marga Jatim.

Dalam Permen PU tersebut dijelaskan status kepemilikan jalan terdapat beberapa tingkatkan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai jalan desa. Di mana setiap jalan memiliki fungsi dan status yang berbeda. 

"Untuk penetapan status jalan, pasal 10 menyebutkan jalan terbagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa," kata Amirullah.