Kemudian, pemerintah kabupaten/kota juga perlu didorong untuk menerbitkan regulasi (peraturan bupati/walikota) terkait tata cara kemitraan bagi petani sesuai yang diatur didalam Pergub 77 tahun 2020 dan Permentan 01 tahun 2018.

Selain itu, Mantan Bupati Siak ini mengimbau kepada semua stakeholder, baik pemerintah kabupaten/kota, asosiasi petani sawit, dunia usaha untuk sama-sama mendorong para pekebun sawit non mitra di daerah agar mau berlembaga dan membentuk kelompok tani yang bisa dimitrakan dengan PKS. 

"Sudah terbukti bahwa pekebun yang bermitra sesuai regulasi tidak terdampak penurunan harga akibat pelarangan ekspor. Substansi Pergub 77/2020 adalah memberi kepastian pasar bagi pekebun kita dalam memasarkan buah TBS nya melalui kemitraan, dan memberi kepastian bahan baku bagi PKS dalam pemenuhan produksi CPO nya sesuai kapasitas yang terpasang di pabrik," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Syamsuar telah menyampaikan usulan ke Presiden berkenaan pembukaan keran ekspor CPO ini. Karena banyak keluhan dari asosiasi sawit bahwa ada PKS yang tidak membeli TBS karena tangki penampungan CPO telah penuh akibat tidak ada ekspor CPO.

Selain itu, Gubri juga telah bertolak ke Jakarta menemui menteri-menteri terkait untuk memperjuangkan nasib petani sawit dan mempertimbangkan larangan ekspor CPO tersebut.

Akhirnya pada Kamis (19/5/22), Jokowi mengumumkan mencabut larangan ekspor sawit dan minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022 ini. Hal ini atas pertimbangan kondisi pasokan dan harga yang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang di tenaga industri, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya. Maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (19/5/2022).***