RIAUIN.COM - Anggota DPRD Medan Hendra DS meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan mempelajari secara serius tentang saran Gubsu Edy Rahmayadi terkait kebinakan ‘potong kompas’ pendistrubusian minyak goreng (migor) curah di pasar tradisional.

“Imbauan Pak Gub ini ‘ruh’ nya adalah mengatasi gonjang-ganjing harga migor. Jadi pendistribusiannya harus ada alternatif agar pedagang pengecer bisa diselamatkan, muaranya masyarakat aman,” ucap Hendra DS, Rabu (6/4) dikutip dari sumut pos.

Ketua Fraksi Hanura – PSI – PPP DPRD Medan ini sependapat, apabila PUD Pasar mampu menjadi penyalur langsung kepada pedagang pengecer dengan menampung migor curah dari BUMN, dengan begitu harga di tingkat pedagang bisa distabilkan di tingkat Rp15.500 per kg.

“Namun karena PD Pasar selama ini belum pernah menyalurkan migor curah, maka kita minta segera pelajari saran Pak Gubernur ini untuk dikaji secara konprehensif guna masukan kepada Wali Kota Medan mengambil kebijakan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Hendra DS mengemukakan hal ini sebagai bentuk tanggapannya atas permintaan Gubsu Edy Rahmayadi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution agar melakukan ‘potong kompas’ penyaluran migor curah di pasar-pasar rakyat milik Pemerintah Kota Medan melalui PUD Pasar. Hal ini juga akan di-mintakan kepada Wali Kota Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar dan Padangsidempuan.

Hendra melihat, saran Gubsu ini bersifat strategis. Dengan memotong kompas penyaluran migor curah, berarti ada crash program, sehingga dugaan adanya spekulan menjadi tidak berkutik.

“Jadi dengan potong kompas, maka bahan pokok ini langsung sampai ke pedagang dari distributor pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk,” tuturnya.

Kemudian, sambung Hendra, PUD Pasar lah yang bertindak selaku penyalur kepada para pedagang di pasar-pasar rakyat milik Pemko Medan.

Sebab 15 dari 51 pasar rakyat yang relatif berkapasitas besar seperti Pusat Pasar, Pasar Petisah, Pasar Sukaramai dan sejumlah pasar lainnya, dapat menjadi stimulus atau barometer harga migor curah di Sumut.

Dengan ini, para pedagang di pasar-pasar rakyat milik pemerintah memiliki jaminan memperoleh stok migor curah dengan harga Rp 14.450 per kg sehingga harga bisa stabil di pedagang Rp15.500 per kg. Dalam hal ini, di setiap pasar tradisional PD Pasar harus hadir.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu Naslindo Sirait mengatakan, dua BUMN yang ditunjuk pemerintah selaku distributor, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah menyatakan siap untuk mendistribusikan migor curah ke PUD Pasar.

“Dengan mengambil migor curah dari PT PPI maupun PT RNI ini, maka PUD Pasar masih mendapat margin atau keuntungan sekira Rp1000/kg dengan melepas migor curah Rp 14.450/kg ke pedagang. Jadi pedagang dapat untung Rp1050 per kg dengan harga juga Rp 15.500 per kg,” pungkasnya. (*)