RIAUIN.COM- Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, bersama Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau, melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan audiensi ke kantor Staf Presiden terkait tindaklanjut proses pendalaman materi rekomendasi penyelesaian konflik lahan di Provinsi Riau, Selasa (29/3/2022).

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanis, didampingi Anggota Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau, yaitu Manahara Napitupulu, Mardianto Manan, Abu Khoiri, Tumpal Hutabarat, dan Yanti Komalasari.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, serta anggota Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau, seperti Iwandi dan Amyurlis Alias Ucok menunggu diluar ruangan dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh Sekretariat Negara RI.

Rombongan Pansus disambut baik oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan, serta Tenaga Terampil Deputi II Sahat Lumbanraja, dan Kenneth Nicholas.

Pada kesempatan ini, Marwan Yohanis dengan semangat kerja yang tinggi memaparkan beberapa hal terkait jenis konflik, seperti tanah ulayat, koperasi, kelompok tani, sertifikat, parit gajah, HGU dalam batas wilayah dua provinsi, hingga alih fungsi hutan untuk lahan perkebunan.

Menanggapi hal tersebut, Usep Setiawan merespon beberapa hal yang disampaikan dengan baik dan akan menindaklanjuti persoalan tersebut

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Pansus setelah nantinya ada penyempurnaan dari kelengkapan data-data yang telah disampaikan, dan kami akan prioritaskan persoalan ini dalam waktu yang kami berikan kepada Pansus atas kelengkapan data-data tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Usep mengatakan akan menjadwalkan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

“Karena ini adalah urgent action maka kami dari sekretariat negara akan segera menjadwalkan rapat koordinasi secara virtual dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” ujarnya.