RIAUINCOM- Ketua PKB Kuansing, Musliadi mempertanyakan status tokoh masyarakat Kuansing yang disematkan kepada Mantan Wakil Bupati Kuansing Zulkifli  

Zulkifli dinilai tidak netral  dalam menyikapi kisruh antara DPRD Kuansing dengan Plt Bupati Kuansing.

"Saya ingi menyampaikan kepada Pak Zulkifli sebagai Tokoh Masyarakat Kuantan Singingi. Kalau mau memberikan komentar masukan atau saran jangan berat sebelah. Pak Zulkifli terkesan menyalahkan lembaga DPRD dan komentarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Plt Bupati Suhardiman Amby," kata Musliadi dalam keterangan resminya, Sabtu (25/3/2022).

Sebagai tokoh masyarakat, kata Musliadi-Zulkifli harus tegak di tengah dan jangan terkesan menyerang lembaga DPRD semata. Disarankannya harus dinetral.

"Harus netral. Sebaiknya Pak Zul berikan solusi dan tegak lurus. Jangan berpihak. Apalagi sebenarnya persoalan ini sangat simpel kalau saudara Plt Bupati tidak ikut campur terlalu dalam soal internal dewan. Dan harusnya, sebagai pimpinan daerah, Plt kan bisa menahan diri dan tidak terlalu reaktif di media saat dikritik," saranya..

Mantan anggota DPRD Kuansing dua periode ini mengungatkan agar Zulkifli kalau ingin disebut sebagai tokoh masyarakat Kuansing harus menempatkan diri sebagai sosok yang ditengah. Karena kisruh yang terjadi antara Plt Bupati dengan DPRD dinilai hanya pro argumen Plt Bupati.

"Pak Zul tak usah bicara soal rapat-rapat di DPRD, bicara soal audit BPK, masalah administrasi di DPRD dan Pak Zul tak usah bicara soal kinerja DPRD berdasarkan berapa perda yang dihasilkan. Biarlah kawan-kawan di DPRD itu bekerja melaksanakan tupoksinya. Jadilah kita orang yang bermanfaat bagi semua orang Pak Zul. Bukan malah memperkeruh situasi di daerah seperti sekarang ini," ucap  Musliadi.

Sebagai Ketua PKB Kuansing, Musliadi dari awal aktif dalam membangun Koalisi Kuansing Terhormat bersama Golkar, PPP, Nasdem dan PKS.

Musliadi menyampaikan, bahwa kisruh ini bermula dari Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby ang memboyong sejumlah anggota DPRD Kuansing ke Bukittinggi untuk membangun koalisi guna menguasai Alat Kelengkapan DPRD Kuansing (AKD).

"Pertemuan itu tercium oleh media. Kawan-kawan media memfollow up. Sehingga dikenal koalisi yang dibuat Plt Bupati dengan sebutan Koalisi Bukittingi atau Koalisi Sanjai " katanya.

Sehingga koalisi itu terus melakukan konsolidasi agar bisa kuasai AKD. Maka, setelah disepakati fraksi adanya pemilihan AKD, koalisi ini rapat di rumah kediaman Pak Halim (Aliang), mantan Wabup Kuansing. Lagi, pertemuan itu tercium media. Dan lagi Pak Plt dikabarkan hadir di pertemuan itu," cerita  Musliadi.

Musliadi menilai, aktifnya Plt Bupati Kuansing melakukan pertemuan dengan para anggota DPRD Kuansing yang tergabung Koalisi Sanjai itu merupakan upaya memecah belah lembaga dewan.

"Itu awalnya. Pada saat Plt menggelar pertemuan-pertemuan dengan sejumlah anggota dewan. Terakhir Plt menggelar pertemuan di rumah Pak Aliang untuk menghadapi pemilihan AKD ini," jelas Musliadi. 

Zulkifli dan Plt Bupati ituperlu mengetahui bahwa, pemilihan AKD ini bukan kali ini saja. Dan menurut Musliadi tidak ada jadi temuan.

"Kan pembentukan AKD bukan sekali ini. Dari dulu sudah ada kegiatan pembentukan AKD,  kok tak ada jadi temuan BPK. Kalau memang harus diaudit, audit juga la yang di Kantor Bupati serta OPD-OPD yang gunakan banyak duit," tutur Musliadi.

Musliadi enggan menjelaskan detail kepada mantan Wabup Kuansing mengenai tata tertib (Tatib) yang mengatur paripurna internal. Sebagai Ketua PKB Kuansing, dirinya dari awal mengikuti tahapan pembentukan AKD sisa masa jabatan 2019-2024 ini.

"Pak Zul ini kan birokrat tulen. Tentu tak paham beliau administrasi dan tahapan-tahapan di DPRD. Untuk diketahui, bahwa rapat paripurna penyusunan AKD ini kan tindaklanjut dari rapat fraksi yang telah diatur dalam tatib," pungkasnya.

Ke depan, sebagai Tokoh Masyarakat Kuansing, Musliadi sendiri menyarankan agar Plt Bupati tidak reaktif atau anti terhadap kritik. Karena menurutnya, kritikan itu menjadikan diri lebih baik.

"Dan jangan terkesan Plt Bupati anti kritik, karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tapi jadi kritikan oleh siapapun kepada Plt sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan bukan justru sebaliknya yang menganggap orang yang mengkritik sebagai lawan politik," tambahnya. menyarankan.

Musliadi mengaku heran dengan kondisi di Kuansing dimana, kepala daerah banyak berkomentar soal AKD ketimbang bicara merealisasikan janji kampanye.

"Gubernur atau Bupati dan Walikota di daerah lain jarang berkomentar soal AKD ini karena ini masalah internal dewan. Setahu saya, sejak zaman Pak Rusjdi S Abrus sampai Pak Mursini yang pernah memimpin Kuansing tidak pernah komentar soal AKD," ujarnya heran

Musliadi menyarakan agar Suhardiman Amby fokus merealisasikan janji kampanya ketimbang me.buat gaduh daerah. 

"Harusnya beliau fokus saja  bagaimana pendapatan warga naik, jalan makin bagus, irigasi lancar, pengangguran berkurang, pendidikan maju, layanan kesehatan makin baik, APBD naik dan TPP pegawai tepat waktu serta yang lain," sindirnya.

Sebelumnya, mantan Wabup Zulkifli menyampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Plt. Bupati Kuansing  Suhardiman  Amby ada benarnya. Suhardiman ingin segala administrasi di Kuansing ini ditata dengan benar.

Termasuk tantangan Plt Bupati Kuansing untuk melakukan audit dengan BPK. Karena selama ini telah terjadi mal administrasi di tubuh DPRD Kuansing. Dan kesalahan ini telah berulang ulang menahun lamanya.-hen