"Mengacu SK Kepala BPH Migas Nomor 101/P3JBT/BPH Migas/KOM/2021 bahwa kuota volume penyaluran Jenis BBM Jenis Tertentu (Biosolar) sudah berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU, SPBUN, SPBB). Artinya pihak SPBU sudah tahu berapa kuota per Tahun yang dibagikan oleh BPH Migas kepada setiap SPBU," katanya.

Oleh sebab itu, setiap SPBU menyesuaikan pembelian BBM agar tidak over dari kuota. Sebab jika pembelian BBM yang dilakukan SPBU over kuota, maka itu akan menjadi tanggungjawab SPBU untuk membayar selisih keekonomian dari kuota yang over tersebut.

Terkait kelangkaan, Agus membantah dan memastikan stok masih aman untuk wilayah Riau. Bahkan Pertamina juga telah bersurat kepada Gubernur Riau, Syamsuar 1 Maret lalu prihal penyaluran bahan bakar tertentu jenis bio solar sampai 28 Februari lalu.

"Sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa stock Biosolar untuk wilayah Riau dalam kondisi aman. Pertamina juga sudah bersurat kepada Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 01 Maret 2022 perihal Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (biosolar) sampai tanggal 28 Februari 2022," katanya.

Melalui surat itu Pertamina menyampaikan bahwa total realisasi penyaluran bio solar untuk Provinsi Riau hingga 28 Februari 2022 sebesar 144.737 KL vs kuota 2022 794.787 KL atau sekitar 18% dari total kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas. Itu artinya rata-rata penyaluran Biosolar sebesar 2.453 KL/hari.

Untuk menjaga penyaluran BBM bio solar Subsidi terpenuhi sampai 31 Desember 2022. Sesuai kuota yang ditetapkan ada beberapa hal yang dilakukan Pertamina, seperti melarang pengisian bio solar ke pengguna truk bakal kayu, CPO dan mobil molen serta sejenisnya.

Untuk itu, semua penyalur menyediakan produk substitusi yang lebih baik, yaitu Dexlite dan Pertamina Dex. Termasuk melakukan sosialisasi peruntukkan penggunaan BBM kepada konsumen agar tepat sasaran.-dnr/mcr