Tentunya pemerintah perlu mengkaji ulang rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 banyak program yang telah ada, dilakukan pengalihan fokus dalam rangka penanganan Covid-19.

Dalam pembahasannya maupun telaah yang didapat dari pihak Kemendagri, terdapat hal-hal penting terkait penyusunan dari perubahan RPJMD Provinsi Riau. Di antaranya menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dan upaya recovery, mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi dalam dua tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan dan memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pembangunan di daerah yang capaian indikator makronya masih relatif rendah. 

"Serta penyesuaian dan penajaman substansi indikator hasil (outcome) berdasarkan hasil pemutakhiran cascading dan pencapaian visi dan misi Gubernur sampai dengan tahun 2024," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau perlu merumuskan program prioritas dan sasaran pada tahun 2022 sebagai langkah awal keluar dari Middle Income Trap (MIT) melalui transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi daerah.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan program dan kerangka pendanaan yang inovatif maka daerah perlu menginternalisasikannya ke dalam permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan perubahan RPJMD dalam “Mendukung Riau Hijau. -vie