RIAUIN.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempertanyakan masih tingginya angka stunting dan pelecehan seksual di Provinsi Riau saat ini. Hal itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau, Kamis (27/1/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Eddy A. Mohd Yatim, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Soniwati, dan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Sulastri, serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya yaitu Marwan Yohanis, Mira Roza, Zulkifli Indra, dan Abu Khoiri dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau, Syafruddin Poti. Hadir pada rapat tersebut Plt Kadis Sri Femara M didampingi Kabid PHPKA, Kabid PPKG, Kabid PPKB, Kepala UPT PPA serta jajarannya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Soniwati menanyakan terkait kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang sedang marak di Riau bagaimana pelaksanaan peran dinas DP3AP2KB untuk menanganinya. Selain itu Wakil ketua DPRD Syafarudin Poti mengungkapkan masih banyaknya kasus Stunting di Riau yang masih ditutup-tutupi oleh Kabupaten/Kota di Riau.

"Kenapa masih banyak kasus Stunting di Riau padahal Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi Pencegahan dan Penanganan stunting di kabupaten/kota," katanya.