"Sering kita bicara campur baur setiap tahapan misalkan kenapa tak ada negosiasi, kenapa tidak ada musyawarah. Kok ada pembangunan fisik sana. Padahal dalam konsep undang-undang ada empat tahapan," katanya.

Tahapan yang dibahas dalam RDP ini adalah tahapan ketiga, yakni pelaksanaan. Karena begitu bercampur baurnya, sehingga masyarakat atau beberapa pihak terlihat agak rancu menanggapi. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi.

Lebih lanjut dikatakan, pada tahap pelaksanaan, ada proses ganti kerugian. "Di situ yang ada seperti yang disampaikan KJPP itu yang ada adalah bentuk ganti kerugian. Kita semua sudah tahu itu. Bagaimana musyawarah sebelumnya terhadap harga. Musyawarah itu saya yakin dilaksanakan kepada masyarakat langsung, cuma pemahaman di masyarakat tak seakademis ini," ujarnya.

Bahkan dalam musyawarah juga tegas Undang-undang mengatakan bahwa masyarakat pemilik lahan harus hadir dan tidak ada surat kuasa dalam rapat ini.

"Begitulah proses sampai terjadinya penilaian oleh pihak KJPP. Penentuan KJPP dilaksanakan dengan lelang terbuka. Tentunya pemenangnya orang dianggap oleh PU sebagai user orang yang diangggap memiliki kemampuan dan pengalaman menentukkan penilaian," ucanya.

"Sering ditemukan bahwa harga di dalam akta itu rendah sekali. Niatnya apa saya nggak tahu. Apakah nilainya seperti itu kita tak tahu. Sehingga ketika katakanlah apraisial ini melakukan kerja dia tentu akan bertanya," katanya.

Sementara itu Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Lucy Novianty mengatakan, kewenangan P2T adalah menyampaikan hasil penilaian KJPP. 

"Kami tak punya kewenangan merubah dan menerima keberatan terhadap harga," ujarnya.

Namun P2T menerima keberataan terhadap luas, ukuran, data kami termasuk tanah sisa. Tapi kalau untuk harga, P2T tidak ada negosiasi karena musyawarah ini sudah diatur adalah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan menyampaikan besarnya nilai ganti kerugian.

"Jika masyarakat bertanya kenapa nilainya seperti itu, kami hadirkan masyarakat dan KJPP, masyarakat bisa bertanya, kami langsung ketemukan masyarakat dengan KJPP," kata Lucy.

Dia menambahkan, kewenangan P2T tidak sampai menilai dan sampai menghitung. Kewenangan P2T hanya inventarisasi.

Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 Pasal 37, 38, dan 39 dijelaskan mengenai penetapan nilai. 

"Kami tak masuk tim penilai. Kecuali diaturan sebelumnya," terangnya. -yus