“Meski demikian Apkasindo menyambut baik hadirnya Undang-Undang ini. Dengan Undang-Undang ini daerah penghasil sawit seperti Riau akan tetap mendapat manfaatnya,” tutur Rino, Rabu, (22/12/2021).

Menurut Rino, masalah utama yang dihadapi daerah dalam DBH sawit yakni berkenaan dengan payung hukum yang mengaturnya, sebab itu beberapa waktu lalu sudah muncul dorongan agar pusat merevisi Undang-Undangnya.

“Kami menyadari bahwa membuat Undang-Undang ini kan tidak mudah, karena melibatkan legislatif, pemerintah dan semua stakeholder," katanya.

"Dan akhirnya, setelah sekian lama dibahas dan diperbaiki, itulah yang kemarin kita dengar, ditetapkan bahwa ada peluang dalam undang-undang itu untuk DBH lainnya, terkhusus dalam perkebunan sawit," ujar Rino.

Dia juga berharap, Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU HKPD yang mengatur tentang DBH sawit ini bisa segera diterbitkan. Apalagi, saat ini harga sawit tengah tinggi, tentu DBH yang didapatkan juga nantinya akan lebih besar lagi.

"Kita lihat PP-nya, selambat-lambatnya 2 tahun PP harus keluar. Kita berharap PP-nya segera bisa diterbitkan dan segera bermanfaat untuk daerah saat pendapatan negara dari kelapa sawit sangat baik sekali seiring dengan harga yang tinggi," kata Rino.-dnr