Ia menuturkan, oleh karena itu tim KPK RI datang ke Riau itu untuk mengingatkan Pemprov Riau dan Pemerintah Daerah se Riau dan untuk membersamai melawan korupsi. Sehingga pertemuan itu sebutnya, ditindaklanjuti dengan penandatangan WBS.

Menurutnya, penandatangan WBS ini artinya sebuah komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan ruang pengaduan dari masyarakat, maupun pemerintahan daerah. Untuk memberikan pengaduan yang rahasia, terlindung dan dijamin, dilindungi, untuk kemudian ditindak dan diberi sanksi.

Ia menambahkan, selama ini laporan demi laporan yang ditindaklanjuti oleh KPK, salah satunya adalah dari hasil rekam dari WBS di pemerintah daerah bahkan juga di BUMN. Terangnya, WBS juga kembangkang KPK di kementerian, pemda provinsi maupun kabupaten/kota dan juga di BUMN.

"Semua itu hasilnya laporan demi laporan, mau ada atau tidak tindak pidana korupsi, mau ada penyimpangan itu kami dapatkan infonya dari WBS," tambahnya.

Nurul Ghufron menegaskan, KPK hadir saat ini memperingati Hakordia 2021 untuk mengingatkan bahwa korupsi adalah musuh bersama, bukan hanya pejabat yang telah tertangkap (korupsi), pejabat yang masih aktif atau lainnya.

Karena sesungguhnya, ungkapnya, semua pejabat mempunyai visi misi pada saat kampanye ingin mensejahterakan, ingin memberikan kemakmuran, ingin memberikan keadilan bagi rakyat. Maka yang bisa menghambat janji kampanye itu sesungguhnya adalah korupsi.

"KPK hadir untuk mengingatkan, bahwa korupsilah sesungguhnya musuh dari Pemda, bukan KPK. KPK adalah sahabat kepala daerah untuk membangun daerahnya masing-masing menuju kemakmuran dan kesejahteraan," tutupnya.-dn