“Bank wajib konfirmasi ke pemilik rekening apakah tanda tangan yang tertera di slip penarikan atau cek itu benar,” terang saksi.

“Karena pelaku usaha jasa keuangan (bank) memiliki kewajiban mencegah perbuatan/penyimpangan/pelanggaran sehingga tidak ada perbuatan yang merugikan nasabah,” sambung saksi.

Dalam keterangannya, saksi menyampaikan sudah ketentuan umum suatu bank, kewajiban bank harus melalukan pengecekan dulu atau konfirmasi kepada pemilik rekening agar transaksi sah secara hukum dan sesuai SOP.

“Apakah boleh pejabat otorirasi tidak cek fisik dokumen transaksi?” tanya Penasihat Hukum terdakwa Tarry Dwi Cahya.

“Buka ketentuan banknya, siapa yang bertanggungjawab. Tidak boleh tidak lakukan cek fisik transaksi,” ujar saksi.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Indra mempertanyakan perihal lembar cek yang tidak terisi lengkap.

“Petugas wajib konfirmasi, di job desk sudah jelas petugas wajib lakukan konfirmasi. Pihak bank harus konfirmasi terlebih dahulu untuk melengkapi suatu dokumen agar transaksi sah,” terang saksi.

“Konfirmasi merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko, di masing-masing bank punya ketentuan. Konfirmasi ia harus dilakukan pihak bank. Wajib konfirmasi,” lanjut saksi menerangkan.

“Termasuk juga CCTV, merupakan bagian dari mitigasi bank,” jelas saksi.

Penasihat hukum terdakwa Indra Osmer kemudian mempertanyakan kepada ahli, perihal kliennya apakah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 huruf b.

“Ia unsur-unsurnya terpenuhi. Ketika penyidik Polda meminta saya sebagai ahli, kami juga terlebih dahulu melakukan investigasi,” pungkas Prio Anggoro.-dn