"Bagi kelompok masyarakat yang ingin bersama dalam penanganan sampah, tidak boleh jalan sendiri," jelasnya.

Seperti yang dilakukan selama ini, harus bekerjasama dengan mitra. Itu tawaran kepada mereka yang menyebut dirinya kelompok mandiri dan swadaya. Kalau ingin bergabung, maka harus menjadi bagian dari mitra pemerintah yang berizin.

"Artinya dia jadi sub kontrak nantinya dengan kontraktor pengangkut (sampah). Kalau tidak, mereka tidak boleh. Undang-undang mengatakan, penanganan persampahan hanya dilakukan oleh pemerintah dan begitu juga retribusi," jelasnya.

Terkait pungutan retribusi, baik di perumahan maupun dunia usaha, ditegaskan hanya dilakukan oleh DLHK. Artinya, bagi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang masih melakukan penagihan retribusi sampah di bulan September ini, selain petugas DLHK yang membawa surat tugas resmi, maka para pelaku yang melakukan tindakan liar.

"Akan kita tegaskan dengan penegakan hukum, bisa digiring ke tindakan pidana," tegasnya.--nal.