"Hearing hari ini merupakan lanjutan kemaren, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Siak Gustimar. Saya selaku penanggung jawab, ikut mendampingi dan mengawasi hearing tersebut," jelasnya.

Dikatakan Azmi, saat ini Komisi II terus mengumpulkan data dari kepala desa di Kecamatan Dayun, Mempura dan Koto Gasib. Data kepemilikan lahan warga yang bermasalah dengan PT DSI dikumpulkan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Pak Misno selaku Dirut PT DSi dan Pak Edi selaku Manager juga hadir saat hearing tadi. Selain itu juga hadir pihak BPN Siak, Camat, Penghulu dan Kepala Desa," jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Siak Gustimar yang memimpin hearing, meminta Camat dan Kepala Desa di 3 kecamatan yang lahannya bersengketa dengan PT DSI agar mengumpulkan surat bukti kepemilikan lahan. 

"Inventaris data ini sebagai langkah kita untuk mengetahui berapa jumlah lahan warga yang dikuasai PT DSI selama ini," jelas Gustimar.

Sementara, Dirut PT DSI Misno mengaku sudah membayar ganti rugi kepada masyarakat terhadap lahan yang dikuasai perusahaan. Namun, saat hearing itu, Misno tidak membawa bukti lengkap berapa jumlah lahan yang sudah diganti rugi pihak PT DSI.

"Selama ini, sudah banyak lahan warga yang kita ganti rugi. Nanti akan kita perlihatkan bukti-buktinya," kata Misno.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Siak Jondris Pakpahan mengatakan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Lokasi (ILOK) PT DSI sudah lama mati. Hal itu, kata Jondris,  berdasarkan pengakuan BPN Siak.

Dikatakannya, secara legalitas PT DSI memiliki izin pelepasan lahan seluas 13.500 hektar. Namun, dari luas itu, izin lokasi yang terbit di tahun 2006 hanya  8.000 hektar.

"Tapi yang mampu mereka kelola, hanya seluas 2.700 hektar lebih. Dilahan yang dikelola PT DSI itu, 1.244 hektarnya, juga bersengketa dengan masyarakat," katanya.

"Artinya, PT DSI hanya memiliki lahan yang tak bermasalah itu sekitar 1.500 hektar. Kita berharap, data kepemilihan lahan yang dikantongi warga bisa menguatkan instansi terkait agar mengembalikan lahan milik warga yang selama ini dikuasai PT DSI," pungkasnya.--nal.