RIAUIN.COM - Bertempat di Kantor Bupati Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan menerima penyerahan surat keputusan penunjukan Kabupaten Asahan sebagai calon kabupaten bebas dari pungli tahun 2021 oleh Irwasda Poldasu Kombes Pol Drs Armia Fahmi MH selaku ketua unit pemberantasan pungutan liar Sumatera Utara dan sosialisasi pemberantasan pungli, Senin (12/4/2021).

Bupati Asahan dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna mendukung kelancaran operasional unit pemberantasan pungli Kabupaten Asahan, Pemkab Asahan telah memberikan dukungan dana dalam bentuk hibah. Hal ini dimaksudkan agar unit pemberantasan pungli lebih fleksibel dan perjanjian hibah Daerah ini telah ditandatangani bersama.

Bupati mengatakan bahwa dalam upaya meminimalisir praktik pungli terutama pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik, perangkat daerah harus menerapkan SOP pelayanan dan penggunaan teknologi informasi secara optimal. Pemberian layanan sedapat mungkin dilakukan online dan mengurangi tatap muka untuk memperkecil peluang terjadinya pungli. Dalam pelayanan masyarakat terus dipantau oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Asahan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terbebani dengan biaya tambahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

"Terselenggaranya acara ini dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang bersih, bebas dari pungli dan anti korupsi. Hal ini demi mencapai visi pemerintah Kabupaten Asahan yakni mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera,yang religius dan berkarakter," tegas Surya.

Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk dapat mempersiapkan diri sesuai dengan pedoman kriteria Penilaian Kabupaten/Kota bebas pungli yang sudah ditetapkan oleh Satgas Saber pungli Pusat, dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju dan bermartabat.

Sementara itu Kombes Pol Drs Armia Fahmi selaku Irwasda Poldasu menyampaikan, ditunjuknya Kabupaten Asahan sebagai kandidat kabupaten bebas pungli tentu merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Asahan, karena terpilih dari 34 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat terwujud karena Kabupaten Asahan sudah memenuhi kriteria penilaian sebagai kabupaten bebas pungli. Ditunjuknya Kabupaten Asahan sebagai nominasi Kabupaten bebas pungli, maka diperlukan kerja keras dan tekad kerjasama seluruh OPD yang ada dilingkungan Pemkab Asahan termasuk dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. 

Diharapkan para pihak yang terlibat tersebut, kata Irwasda Poldasu, nantinya berperan sebagai pengawal terhadap  kinerja Pemkab Asahan terutama di bidang pelayanan publik agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, masyarakat dapat merasakan langsung hasil pelayanan tersebut  yang benar-benar aman, tepat waktu dan tidak mengalami pungli ketika melakukan pengurusan administrasi.

"Saya berharap Kabupaten Asahan mulai sekarang sudah mulai melakukan persiapan–persiapan untuk menuju penilaian tersebut. Komitmen para pelaku kepentingan sangat diharapkan terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang menuju kehidupan yang lebih baik serta bermartabat. Kita menaruh harapan besar agar kinerja semua unsur dan elemen yang terlibat akan membuahkan hasil sehingga Kabupaten Asahan yang kita banggakan benar-benar menjadi kabupaten yang zero pungli," tegas Armia.

Menutup rangkaian acara tersebut, Kombes Pol Drs Armia Fahmi MH berharap komitmen dengan integritas pimpinan pemerintahan kabupaten sangat berperan besar dalam mendukung kabupaten bebas pungli. Pengawasan dan pemantauan secara langsung pada sentra-sentra pelayanan publik sangat diperlukan terutama pada bidang SDM, operasional, sarana prasarana, anggaran dan inovasi-inovasi yang mendukung pelayanan publik. 

Dia juga berharap agar Pokja-Pokja yang ada di UPP Saber Pungli Provinsi untuk selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan UPP kabupaten/kota dalam semua bidang terutama yang berkenaan dengan pungli. Bantuan pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan ekonomi masyarakat masih terus bergulir dan ini semua perlu diawasi dalam penggunaannya, karena dampak Covid-19 sangat memukul perekonomian masyarakat, maka pemerintah wajib untuk membangun perekonomian tersebut. 

"Kriteria penilaian Kabupaten Asahan sebagai salah satu calon Kabupaten Bebas dari Pungli tahun 2021 terdiri dari masalah SDM, satgas, anggaran dan inovasi. Untuk itu, kita harus membuat terobosan-terobosan kreatif di bidang pelayanan publik yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah," tutupnya.

Acara tersebut juga dihadiri Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto SIK, Kajari Asahan Aluwi SH, Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Asahan yang juga menjabat sebagai Waka Polres Asahan, Kompol Sri Juliani Siregar SH, Pokja Ahli, para Ketua Pokja beserta anggota yakni Ketua Pokja Unit Intelijen, Ketua Pokja Unit Pencegahan, Ketua Pokja Unit Penindakan, Ketua Pokja Unit Yustisi, dan seluruh personil Satgas Saber Pungli. - KARMILA