"Namun, dalam proses sertifikasi ini kami pun mengalami kendala, diantaranya, lambatnya proses tanda tangan warga untuk sepadan serta kepala desa yang tidak mau tanda tangan dokumen tanah karena dia tidak menjabat lagi. Serta beberapa kendala dari Pemko Pekanbaru," sebut Kakanwil ATR/BPN Provinsi Riau, Syahrir. 

Sementara, General Manager PT PLN (Persero) UIW RKR, Dispriansyah menyatakan kerjasama ini adalah bentuk dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari semua pihak untuk mengamankan dan memelihara aset negara. 

PT PLN (Persero) menargetkan sertifikasi di Riau pada tahun 2021 ini sebanyak 2249. Untuk itu, pihaknya menyegerakan dokumen-dokumen yang diminta BPN untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah1 KPK menyampaikan agar menyurat ke Pemko Pekanbaru dengan tembusan ke KPK. "Sehingga kami akan turun untuk permasalahan ini," tutur Agung Widjanarko. 

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan Menteri ATR/BPN pada 12 November 2019 dan penandatangan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kakanwil ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.--mcr/nal.