Pemerintah Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah sejak 2015, mengingat banyaknya kasus dan kerentanan yang dialami para pekerja migran di kawasan tersebut.

Namun, aturan itu dikritisi oleh sejumlah pihak, salah satunya Migrant Care, yang menyebut bahwa moratorium justru berdampak pada praktik perdagangan orang ke Timur Tengah yang semakin tidak terkendali.

Menurut Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah, masih ada saja pekerja migran Indonesia yang berangkat untuk bekerja di Timur Tengah melalui jalur-jalur tidak resmi, bahkan ilegal.

"Yang berangkat melalui jalur-jalur tidak resmi bahkan ilegal itu yang jadi tidak terawasi dan justru rentan menghadapi masalah di negara tujuan," kata Anis, tahun lalu.

Alih-alih memberlakukan moratorium, Anis berpendapat pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah perlu dibuka kembali, tetapi dengan instrumen perlindungan yang lengkap dan tepat.***