RIAUIN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak masih menunggu instruksi KPU Pusat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024.

Ada tiga tempat pemungutan suara (TPS) yang diperintahkan melakukan sesuai dengan amar putusan MK terkait dengan sengketa Pilkada Siak. Lokasi pemungutan suara itu, yakni TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dan TPS khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak.

"Ini masih kami koordinasikan bersama KPU RI bagaimana mekanismenya dan teknisnya supaya terselenggara sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Ketua KPU Kabupaten Siak Said Dharma Setiawan, Rabu (26/2/2025).

Instruksi teknis PSU tersebut, lanjut dia, mencakup tentang petugas, baik panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk tiga TPS yang PSU.

Said mengatakan, pihaknya belum memastikan apakah rekrutmen baru atau bisa dengan petugas yang lama, atau bisa dari sekretariat KPU Kabupaten Siak yang menjalankan PSU tersebut pihaknya.

"Kami belum mendapatkan petunjuk teknisnya," kata Said.

Ia menitikberatkan pada perintah PSU di TPS khusus RSUD Tengku Rafian. Pasalnya, dalam peraturan KPU, tidak ada TPS lokasi khusus di rumah sakit. Akan tetapi, karena ini amar putusan MK, pihaknya merasa perlu berkoordinasi dengan KPU RI.

"Yang TPS khusus ini yang masih kami tunggu bagaimana teknis dan regulasinya. Ya, kami usahakan sebelum tenggang waktu 30 hari sesuai dengan perintah MK," katanya.

Bahkan, pihaknya belum mendata daftar nama pemilih untuk TPS khusus RSUD Tengku Rafian. Daftar nama itu harus sesuai dengan daftar nama pegawai dan pasien yang pada hari pemungutan yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya.

Untuk TPS 3 Desa Buantan Besar dan TPS 3 Desa Jayapura, menurut dia, tidak ada masalah dengan daftar pemilih tetap (DPT). Hanya saja panitia penyelenggara harus mensosialisasikan PSU sekaligus memastikan bahwa undangan sampai ke semua pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT.(nal).