Pada tahun 1988, Duterte terpilih sebagai Walikota Davao, sebuah kota di bagian selatan Filipina yang saat itu dikenal sebagai salah satu kota paling berbahaya di negara tersebut. Dengan kebijakan tangan besinya, ia berhasil mengubah Davao menjadi kota yang lebih aman, meskipun dengan metode yang kontroversial.

Selama lebih dari dua dekade menjabat sebagai walikota (dengan beberapa kali jeda akibat batasan masa jabatan), Duterte dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap kriminalitas, terutama dalam pemberantasan narkoba. 

Namanya mulai mencuat di kancah nasional karena pendekatannya yang agresif, bahkan dituding bekerja sama dengan regu tembak yang mengeksekusi tersangka kriminal tanpa proses hukum. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menyebutkan bahwa ribuan orang tewas dalam eksekusi di luar hukum selama masa kepemimpinannya di Davao.

Pada tahun 2016, dengan janji utama untuk mengakhiri kejahatan dan narkoba dalam waktu enam bulan, Duterte mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Filipina. Dengan retorika populis dan dukungan kuat dari rakyat yang lelah dengan tingginya tingkat kriminalitas, ia memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.

Mengapa Duterte Membenci Narkoba?

Duterte secara terbuka menyatakan bahwa kebenciannya terhadap narkoba berakar dari pengalamannya sebagai jaksa dan walikota, di mana ia melihat langsung bagaimana narkoba menghancurkan kehidupan banyak orang. 

Ia sering mengutip kasus-kasus di mana pengguna narkoba melakukan kejahatan brutal, termasuk penghilangan nyawa orang dan rudapaksa terjadi..

Selain itu, Duterte juga menyebut bahwa keluarganya sendiri menjadi korban dampak narkoba. Meskipun detail spesifiknya tidak selalu jelas, ia menyampaikan bahwa beberapa orang yang dekat dengannya mengalami kehancuran akibat ketergantungan narkoba. Dan ini memperkuat tekadnya untuk memberantas peredaran narkotika dengan cara apa pun.

Duterte juga melihat narkoba sebagai ancaman eksistensial bagi stabilitas sosial Filipina. Ia menyatakan bahwa sindikat narkoba tidak hanya mengendalikan individu tetapi juga telah menyusup ke dalam institusi pemerintahan, kepolisian, dan bahkan militer. Ini membuatnya percaya bahwa solusi satu-satunya adalah tindakan ekstrem.

Membentuk Tim Pembunuh: Davao Death Squad

Sebagai walikota, Duterte menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap narkoba dan kriminalitas. Ia mendorong kepolisian untuk menindak tegas para pengedar dan pengguna narkoba, sering kali dengan kekerasan.

Duterte dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya mendukung kebijakan keras terhadap narkoba tetapi juga secara langsung terlibat dalam pembentukan kelompok pembunuh rahasia. 

Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Davao Death Squad (DDS), yang menurut berbagai laporan hak asasi manusia, bertanggung jawab atas ratusan hingga ribuan pembunuhan di luar hukum.

Tim ini diduga terdiri dari anggota kepolisian, militer, serta mantan kriminal yang dipekerjakan untuk mengeksekusi tersangka pengedar dan pengguna narkoba. Metode pembunuhan mereka sangat brutal—banyak korban ditembak di jalanan atau dibuang ke tempat terpencil setelah dieksekusi.

Dalam beberapa kesempatan, Duterte sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia terlibat dalam pembunuhan. Dalam pidato publiknya pada 2016, ia mengatakan bahwa ketika masih menjadi walikota, ia pernah mengendarai sepeda motor di malam hari untuk 'berburu' penjahat dan menembak mereka. Pengakuannya ini semakin memperkuat dugaan bahwa DDS beroperasi dengan restu dan instruksi langsung dari Duterte.

Namun, meski banyak kritik yang muncul, hasil dari kebijakan ini tak bisa dipungkiri. Davao, yang sebelumnya dikenal sebagai "ibu kota pembunuhan" Filipina, berubah menjadi salah satu kota teraman di negara itu. 

Banyak warga mendukung kebijakan Duterte karena merasa lebih aman, meskipun dengan konsekuensi pelanggaran hak asasi manusia yang masif.

Perang Narkoba Skala Nasional: Dari Walikota ke Presiden

Setelah terpilih sebagai presiden pada 2016, Duterte memperluas kebijakan perang melawan narkoba ke seluruh Filipina. Ia segera meluncurkan operasi besar-besaran bernama "Oplan Tokhang," sebuah istilah yang berarti "ketuk dan imbau." 

Awalnya, strategi ini melibatkan polisi yang mendatangi rumah tersangka pengguna dan pengedar narkoba untuk meminta mereka menyerah. Namun, dalam praktiknya, operasi ini berubah menjadi tindakan brutal yang melibatkan eksekusi tanpa proses hukum.

Selama masa jabatannya, ribuan orang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba ini. Menurut data dari pemerintah Filipina, sekitar 6.000 orang tewas dalam operasi polisi, tetapi kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlahnya jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 20.000 korban.

Duterte juga memberikan kebebasan kepada aparat keamanan untuk menembak mati siapa pun yang mereka anggap sebagai ancaman. 

Pernyataannya yang menyatakan bahwa "Saya akan membunuh Anda jika Anda menghancurkan anak-anak kami dengan narkoba" menjadi semacam mandat bagi kepolisian untuk bertindak tanpa takut konsekuensi hukum.

Duterte bahkan pernah menyatakan dalam pidatonya bahwa ia tidak peduli jika harus membunuh 3 juta pecandu narkoba demi menyelamatkan Filipina. 

Respon Internasional

Kebijakan Duterte menuai reaksi beragam dari komunitas internasional. Beberapa pemimpin, seperti Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, memberikan dukungan atau setidaknya menghindari kritik terbuka terhadap Duterte.

Namun, organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch mengutuk kebijakan perang narkoba Duterte sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. 

Pada 2021, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam operasi ini.

Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, lebih dari 27.000 orang tewas dalam perang narkoba Duterte, termasuk anak-anak yang tertembak akibat razia polisi yang tidak terkontrol. Banyak korban ditembak di rumah mereka sendiri, terkadang di hadapan keluarga mereka.

Di dalam negeri, meskipun Duterte tetap populer di kalangan rakyat, kelompok oposisi dan beberapa organisasi HAM terus menentang kebijakannya. 

Media lokal juga kerap melaporkan kasus-kasus salah tangkap dan eksekusi terhadap orang-orang yang tidak terbukti bersalah.

Perang melawan narkoba di era Duterte adalah salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah Filipina. Dengan pendekatan yang brutal dan tanpa kompromi, Duterte berhasil mengurangi angka kejahatan di beberapa wilayah. Namun, harga yang harus dibayar adalah ribuan nyawa, banyak di antaranya mungkin tidak bersalah.

Duterte Ditangkap Mahkamah Kriminal Internasional

Pada akhir masa jabatannya, Duterte menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan penyelidikan terhadapnya, sementara di dalam negeri, musuh-musuh politiknya mulai mengincarnya.

Setelah Bongbong Marcos terpilih sebagai Presiden Filipina pada 2022, hubungan antara keduanya mulai memburuk. Bongbong, putra diktator Ferdinand Marcos, awalnya dipandang sebagai sekutu Duterte, tetapi konflik kepentingan mulai muncul. Salah satu isu utama adalah kendali atas institusi militer dan kepolisian, yang masih setia kepada Duterte.

Pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap. Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Bongbong Marcos Jr menyiapkan sedikitnya 7.000 aparat kepolisian untuk menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte. 

Pemerintah Filipina saat ini sedang menyiapkan rencana penangkapan Duterte sebagai bentuk tindak lanjut red notice yang dikeluarkan interpol.

Ribuan personel kepolisian sudah disebar oleh pemerintahan Bongbong Marcos di sejumlah titik masuk termasuk di semua pelabuhan dan bandara jelang kepulangan Duterte dari Hong Kong. 

Rencana penangkapan Duterte ini adalah bentuk dukungan pemerintah Philipina atas keluarnya surat perintah penangkapan Duterte dari ICC, International Criminal Court atau Pengadilan Kriminal Internasional. 

Beberapa jam setelah ditangkap di Manila, Bongbong diterbangkan menuju markas ICC di Den Haag Belanda. Presiden Filipina, Ferdinand Bongbong Marcos, dalam jumpa pers mengatakan bahwa mantan Presiden Duterte diterbangkan ke Den Hag untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang melawan narkoba

Wakil Presiden sekaligus putri Duterte, Sara Duterte, menyebut ayahnya dibawa secara paksa ke Den Haag. Dia menuntut keadilan terhadap ayahnya yang dianggapnya telah diperlakukan tidak adil oleh Presiden Bongbong Marcos. (ejk)