RIAUIN.COM - Aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis (8/10/2020) berakhir ricuh. Setidaknya, sudah ada 32 diduga perusuh yang diamankan.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go menerangkan, ada yang memprovokasi sehingga terjadinya bentrok antara massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.

"Kelompok mahasiswa diprovokasi. Sehingga awalnya berlangsung aman, namun terjadi sedikit bentrokan. Karena ada kelompok anak-anak di bawah umur di luar kelompok mahasiswa yang selalu memulai aksi lempar dan tidak berkenan melakukan dialog," terangnya. 

Ia menjelaskan, ada yang melempar batu saat anggota DPRD Kalbar hendak turun ke lapangan menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. Terpaksa anggota DPRD kembali ke gedung. "Karena anggota dewan dilempar dan diserang sehingga petugas pengamanan berupaya memisahkan dan menghalau pengunjuk rasa meninggalkan lokasi unjuk rasa," jelasnya.

Menurutnya, hampir 1.000 personel gabungan Polri dan TNI yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi penolakan Omnibus Law ini. "Untuk yang diamankan, ada 32 orang pengunjuk rasa. Masih didalami keterlibatannya dalam aksi anarkis," tegas Donny.

Saat ini, situasi di Kota Pontianak sudah kondusif. Sama dengan yang disampaikan Kabag Ops Polresta Pontianak, AKP Rizal Ferdianto. Ia mengatakan, dalam aksi penyampaian aspirasi mahasiswa ini disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Tadi awalnya sudah efektif. Akan tetapi ada disusupi mungkin dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga keadaan tadi sempat sedikit kacau," mata Rizal.

Ia memastikan, saat ini suasana di Kota Pontianak sudah kondusif. Pihaknya sudah berhasil membubarkan massa. "Alhamdulillah sekarang sudah kondusif," ucapnya.

Perwakilan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Angga Marta menegaskan, ada 19 OKP dan BEM tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ampera yang melaksanakan aksi penolakan Omnibus Law ini.

"Kami menolak secara gamblang dengan menggandeng DPRD Kalbar untuk satu suara menolak Omnibus Law. Kami hanya ini ditegakkannya demokrasi. Hak bersuara jangan dipenjara," jelasnya usai berorasi.

Dia menyesalkan terjadinya rusuh antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Menurutnya, rusuh ini ada yang provokasi. "Ternyata ada penyusup dan tak diundang. Mereka menjadi percikan-percikan chaos ini. Saya pastikan, kami dari koalisi aksi ini tidak ada melakukan tindakan anarkisme. Itu bukan mahasiswa. Tapi dari luar," tegasnya. - gha