Selain itu, bagi masyarakat yang direkomendasikan menjadi anggota KPPS juga harus bisa dipastikan bebas dan tidak ada terlibat dari peserta Pilkada. Dimana selain itu juga di lengkapi dengan berkas-berkas pernyataan yang disertifikasi secara administrasi. 

Begitu juga dengan kemampuam anggota yang betul-betul memiliki kemampuan untuk menjadi anggota KPPS. Karena untuk laporan KPPS saat ini juga menggunakan sistim elektronik yang harus bisa dipahami atau dilaksanakam oleh anggota KPPS.

"Saat ini untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara menggunakan elektronik atau yang lebih dikenal E-rekam. Maka itu anggota KPPS nya disyaratkan harus menguasai teknologi sesuai yag dimaksud," jelasnya. 

Lebih jauh Nugroho menyampaikan, terkait kondisi pandemi  Covid 19 saat ini pihaknya juga melakukan koordinasi dan sosialisasi pada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat pemilihan. Dan sosiisasi itu  juga sudah di laksanakan di seluruh daerah dengan berbagai macam cara. Baik dengan melalui Media sosial (Medsos), Publikasi berita, maupun lansung tatap muka dengan masyarakat dengan cara mengunjungi masyarakat.

"Untuk sosialisasi ini sudah berjalan yang sampai pada pelosok-pelosok desa. Dan pada pelaksana juga sudah dikoordinasikan untuk menyediakan peralatan di lokasi pemilihan," tuturnya.--mcr/nal.